Support Langkah Inakor, Warga Bolmora Harap APH segera Selidiki Proyek Jalan Maelang-Atinggola

Korwil Inakor Indonesia Timur, Rolly Wenas saat menyerahkan laporan di Mapolda Sulut (Foto: IBC)

indoBRITA, Manado-Proyek reservasi Jalan Maelang-Biontong Tahun Anggaran (TA) 2021 tak hanya menyita perhatian aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek dengan anggaran cukup fantastis, Rp48 miliar ini juga menjadi antensi masyarakat Bolmong Raya (Bolmora), khususnya Bolmong dan Bolmut.

“Pengerjaanya kurang baik, banyak jalan berlubang. Mutu proyek di bawah standar. Mayoritas warga pengguna jalan kecewa. Perlu supervisi langsung dari instansi terkait terhadap pelaksanaan proyek ini,”ujar Fachruddin, warga Bolmong kepada wartawan di Lolak, Sabtu (28/5/2022).

Bacaan Lainnya

Fachruddin menilai anggaran besar yang dikeluarkan ‘sia-sia’ karena kualitas proyek di bawah standar. “Bahkan di beberapa titik seperti tak tersentuh pekerjaan. Di sisi lain ada jalan yang sudah mulai ambruk, namun terkesan dibiarkan,” ucapnya.

Karena  pekerjaan yang kurang baik itu, warga Bolmora setuju jika ada LSM yang melaporkan proyek reservasi Jalan Maelang-Atinggola ke Aparat Penegak Hukum (APH).  “Langkah Inakor sudah tepat. Masyarakat Bolmora memberi dukungan ke Inakor. Semoga APH segera melakukan penyelidikan sebagaimana permintaan Inakor,” Faizal, warga Bolmut.

Sebelumnya, Inakor memang sudah membawa dokumen tebal ke Polda Sulut. Dokumen ratusan halaman tersebut berisikan foto dan data penunjang dugaan adanya penyimpangan pengerjaan proyek tersebut.

Baca juga:  Polda Sulut Tegaskan Info Pemerasan Terhadap Kapolsek Adalah Hoax

“Inakor menurunkan tim melakukan investigasi di ruas jalan tersebut. Hasil investigasi, terdapat kerusakan jalan di hampir semua desa dan sejumlah titik. Dugaan kami proyek dengan anggaran cukup fantastis ini tidak dikerjakan dengan benar. Itu sebabnya kami minta Polda Sulut segera menyelidiki proyek ini,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Indonesia Timur, Rolly Wenas kepada wartawan di Mapolda Sulut, Jumat (27/5/2021) lalu.

Pria yang pernah mendapat award dari Indonesia Press Club (IPC) sebagai aktivis paling getol membongkar korupsi itu mengatakan akan mengawal proyek ini sampai tuntas.

“Kami mendapati kerusakan tanggul, drainase, dan jembatan. Kami juga menemukan pekerjaan bronjong yang ditengarai menggunakan batu tidak sesuai spesifikasi. Begitu pula dengan pekerjaan pecingan yang sudah rusak,” Rolly menguraikan.

Yang paling disesali Rolly adalah sikap cuek pelaksana proyek terhadap lubang menganga hampir satu meter di satu titik. Lubang besar tersebut tak diperbaiki sampai saat ini.

“Ada pula batu besar yang menutupi jalan, namun tidak dikeluarkan. Di depan batu besar tersebut, terjadi longsoran jalan. Info warga jika beberapa kali terjadi kecelakaan di titik ini,” ujarnya.

Baca juga:  Kapolda Sulut: Wujudkan Rasa Aman dan Bebas dari Penyebaran Covid-19 dalam Perayaan Idul Fitri 1443 H

Inakor juga menemukan ada jalan sudah mau ambruk. “Diduga kuat, proyek ini tidak sesuai spesifikasi Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Bahkan ada titik-titik tertentu yang kami nilai tidak tersentuh pengerjaan,” ungkapny.

Rolly dan rekan-rekannya merasa heran, masih terdapat banyak kerusakan di ruas jalan tersebut padahal dalam catatan Inakor, sejak 2017 sudah ratusan miliar dana digelontorkan. “Tahun 2022 ini kembali dianggaran Rp 17 milar di ruas jalan tersebut. Seharusnya dana sebesar itu digunakan di tempat lain. Kami menduga anggaran ini untuk menutupi pengerjaan tahun sebelumnya,”  Rolly memaparkan.

Ia menyebut  negara dirugikan dengan pengerjaan yang tak sesuai harapan tersebut. Karenanya, Inakor berharap Polda Sulut cepat melakukan penyelidikan.

Inakor meminta auditor negara dan auditor internal Kementerian PUPR untuk dapat melakukan audit pada pekerjaan yang sudah menelan ratusan miliar ini.

“Jika menemui unsur-unsur tipikor dapat ditingkatkan ke penyidikan. LSM, pers dan aparat harus bergerak serempak demi kemajuan pembangunan,” ucapnya.

Inakor juga berencana menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami ingin KPK melakukan supervisi. Bahkan kami pun akan menyurati Presiden Jokowi untuk memberitahukan adanya dugaan penyimpangan dalam proyek ini dan proyek lainnya di Sulut,” pungkas Rolly. (*/tim/red)

 

 

 

 

 

 

Pos terkait