indoBRITA, Sofifi-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar rapat paripurna penyampaian hasil reses, Kamis (9/6/2022). Namun, rapat ini seperti sia-sia karena Gubernur Malut KH Abdul Gani Lasuba (AGK) bersama puluhan pejabat eselon II tak hadir.
Pantauan media ini, paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi (Deprov) Malut Kuntu Daud didampingi tiga wakil ketua yakni M. Abusama, Rahmi Husen dan Sahril Taher itu hanya dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) M Al Yasin Ali disertai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Wa Zaharia, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Rahwan K Suamba dan Kepala Biro Organisasi Irwanto Ali. Berarti 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Malut yang tidak hadir.
Tak hadirnya gubernur dan puluhan pimpinan OPD tersebut menuai kecaman dari sejumlah wakil rakyat Malut. “Seharusnya Gubernur AGK dan pimpinan OPD hadir karena banyak sekali aspirasi yang dititipkan masyarakat,” ujar personil Deprov Malut dari Partai Demokrat, Ruslan Kubais.
Ia menyebut aspirasi dari masyarakat menjadi sia-sia karena gubernur dan jajarannya tak mau meluangkan waktu untuk mendengar laporan penyampaian hasil reses.“Ketidakhadiran gubernur bersama puluhan OPD ini secara tidak langsung telah melukai hati rakyat,” katanya.
Kekesalan atas ketidakhadiran gubernur dan jajarannya juga disampaikan Ketua Komisi 1 Deprov Malut, Ikbal Ruray. “Hanya Wagub Malut yang hadir. Ini seperti film yang diputar berulang-ulang. Jadi untuk kesekian kalinya aspirasi yang dititipkan masyarakat tidak sampai ke pengambil kebijakan. Padahal aspirasi masyarakat ini penting karena hakekat pembangunan adalah mensejahterahkan rakyat,” ungkapnya.
Bahkan tak hanya wakil rakyat, Wagub Al Yasin Ali juga terlihat kurang sreg dengan ketidakhadiran gubernur dan 39 pimpinan OPD Malut. “Kalau pimpinannya tidak tegas, pasti akan seperti ini sampai akhir periode kepemimpinan berakhir. Semua dari pimpinan. Tapi, mau bagaimana? Lain koki lain masakan, lain pimpinan lain juga bijaknya,” ucap orang nomor di Malut ini.(ven)