Dugaan Penyimpangan Tujuh Paket di Dinas PUPR Bolmong Kini di Meja Kejari Kotamobagu

Koordinator Inakor Bolmong Julfkifly Talibo dan anggota bidang investigasi Fadly Makalalang saat memasukkan laporan di Kejari Kotamobagu (Foto: dok Inakor)

indoBRITA,Bolmong-Dugaan penyimpangan tujuh paket di Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahun Anggaran (TA) 2018  kini sudah di meja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu. Dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan tujuh paket tersebut dilaporkan  Dewan Pimpinan Wilayah Independen Nasionalis Anti Korupsi (DPW Inakor) Sulut, Kamis (16/6/2022).

“Saya selaku Koordinator Inakor Bolmong dan anggota bidang investigasi Fadly Makalalang mewakilu Inakor Sulut melaporkan dugaan penyimpangan tersebut. Laporan ini diterima Siti Palima, staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Kotamobagu,” kata Julkifly Talibo kepada wartawan di Kotamobagu.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Demosi Ridwan Bernuansa Nepotisme, Inakor Indonesia Timur Surati Presiden

Julkifly berharap kasus yang juga menjadi perhatian banyak kalangan itu direspon dengan cepat oleh aparat penegak hukum (APH). “Gerak cepat dibutuhkan dalam penanganan kasus dugaan korupsi atau penyimpangan demi menyelamatkan uang negara,” ujarnya.

Sesua hasil investigasi Inakor Sulut, terdapat perbuatan mengurangi volume pekerjaan jalan dan pekerjaan pasangan batu pada sejumlah titik pekerjaan. Hal itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 747.781.685.62. “Itu perkiraan kami,” kata Julkifly lagi.

Ketua Inakor Sulut, Rolly Wenas yang dihubungi terkait laporan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Julkifly dan kawan-kawan di Bolmong. “Saya memang minta semua pengurus Inakor di semua kabupaten dan kota untuk melakukan kerja nyata dalam pengawasan pembangunan,” ungkap aktivis yang juga dipercaya sebagai Korwil Inakor Indonesia Timur ini.

Baca juga:  Pasis Sekkau Kuliah Singkat di Polda Sulut

Pria yang sudah 68 kali menang di sidang praperadilan dengan sejumlah instansi di wilayah Indonesia Timur itu berjanji untuk mengawasi langsung jalan proses laporan di Kejari Kotamobagu. Sementara soal inti laporan, pegiat anti korupsi itu membeber dugaan pengurangan volume yang dilakukan pelaksana proyek di tujuh paket yang dimaksud.

“Pada hasil sejumlah pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Dugaan kami pihak pelaksana pekerjaan lakukan pengurangan volume pekerjaan pada sejumlah item,” ucap Rolly. (*/adm)

 

Pos terkait