Gelar RDP Bersama Dinas PMD Sulut, Ini Kata Walukow

indoBRITA.co, MANADO – Sebagaimana diketahui bersama, Komisi I DPRD Sulut telah mengunjungi beberapa titik dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di Provinsi Sulut. Kunjungan khusus di Dinas PMD Kotamobagu

Pimpinan komisi I Rasky Mokodompit mempersilahkan Sekertaris Komisi I Hendry Walukouw, SE menyampaikan pendapat, saran atau masukan kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kotamobagu (BMR).

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, Walukouw mengapresiasi kehadiran dinas PMD Provinsi sulut dan Jajarannya hadir lengkap dan telah memperkenalkan satu persatu personil dan jabatan masing-masing dihadapan Ketua Komisi I dan jajaran, sekaligus memaparkan program kegiatan dinas PMD Sulut tahun 2021 disertai dengan catatan dan hasil kinerjanya sepanjang tahun 2021 dilanjutkan dengan pemaparan Rencana Kegiatan Dinas PMD Provinsi sulut tahun 2022.

Baca juga:  Demo Kantor DPRD Sulut, Ini Kata Silangen Terkait Tuntutan Mahasiswa

Walukouw mengungkapkan seputar kunjungan kerja dimaksud, bahwa komisi I DPRD Sulut baru-baru ini telah melakukan kunjungan kerja secara khusus di Dinas PMD Kotamobagu.

“Kunjungan itu tentu ingin mengetahui secara langsung kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di kotamobagu. PMD Kotamobagu memang prioritas bagi Komisi I,” tandas Walukouw di RDP dengan Dinas PMD Provinsi sulut, Kamis (23/6/2022).

Saat rapat dengar pendapat, Henry Walukouw, tertarik membahas terkait tahapan pemilihan hukum tua (pilhut) atau Sangadi di BMR.

“Saya melihat adanya perbedaan dari hasil kunjungan di lapangan dengan proses pelaksanaan tersebut.” Kita melihatnya akan ada yang running tahun ini, bahkan ada yang akhir tahun belum ada kejelasan”, tuturnya.

Pertanyaannya, konsep daripada dinas PMD provinsi Sulut ini seperti apa dalam mengkoordinasikan pilhut-pilhut se Sulut, apakah bisa tuntas di tahun 2022 atau 2023 ? Karena mengingat 2024 sudah tahun politik bahkan tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai tahun ini.

Baca juga:  Pembahasan Ranperda Budaya Bakal Libatkan Pakar dari 15 Kabupaten/kota

“Kira-kira seperti apa? Jangan nanti ada kabupaten/kota bahkan ada yang tertinggal, tidak mungkin pelaksanaannya di tahun 2023, dimana lewat akhir tahun itu pasti akan tergeser ke tahun 2025 sedangkan saat ini saja sudah begitu banyak yang diisi olah para Pejabat Hukum Tua (Sangadi).kami mendorong hal ini jangan sampai target kerja 2022 tidak tercapai,” imbuh Walukouw.

”Itu akan mempengaruhi siklus pengelolaan dana desa, program-program dinas PMD Kabupaten/Kota bahkan bisa juga mempengaruhi program dinas PMD Provinsi Sulut dalam rangka menyikapi hal- hal diatas”. singkat Legislator dari Dapil Minut – Bitung ini.

“Komisi I mendorong progres Dinas PMD Sulut, agar target kinerjanya bisa tercapai sesuai program yang telah terbentuk untuk tahun 2022″ ujarnya.

Menjawab pertanyaan Sekertaris Komisi I Hendry Walukouw, terkait kesiapan dinasnya dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan tahapan pilhut tahun 2024 di kabupaten/kota.

Kadis Ferry Sangian menyatakan, siap dengan komitmen sumber daya yang tangguh, bersemangat bekerja, menuju Sulut Semakin Hebat.

Pos terkait