Target 14 Persen Angka Stunting di Sulut, Intervensi Terus Dilakukan

indoBRITA, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) terus mengintervensi sejumlah stakeholder terkait guna menekan angka stunting di Bumi Nyiur Melambai.

Pasalnya, angka 14 persen hingga tahun 2024 menjadi target.

“Sesuai target Pak Presiden Joko Widodo ada di 14 persen. Kalau pak gubernur maunya lebih dari itu,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Daerah Sulut Lynda Watania kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (7/7/2022).

Posisi Sulut hingga pertengahan tahun 2022 ini telah berada di 21,6 persen. Waktu yang tinggal menyisahkan dua tahun, diyakini Watania bisa melampaui target.

“Tiap tahun ditargetkan turun 3 persen. Tahun 2023, target kita 16 persen. Hingga tahun 2024 sudah di bawah 14 persen,” kata dia.

Birokrat smart ini menambahkan sesuai dengan arahan gubernur ada sejumlah strategi dalam menekan stunting di Sulut.

“Terus mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi serta mendorong stakeholder terkait untuk bersama-sama melaksanakan percepatan penanganan penurunan stunting,” ungkapnya.

Baca juga:  Lily Wonggo: Biar Ditembak, Saya Tidak akan Terbitkan Sertifikat yang Tak Lengkap

Lebih jauh, katanya, dengan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Wagub Steven Kandouw dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulut di tangan Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, yang di dalamnya terdiri dari sejumlah instansi terkaif seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, akademisi rektor dan poltekes, kepala daerah bupati/walikita dan forkopimda.

“Semua komponen ini dikerahkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam TPPS, dengan intervensi-intervensinya,” terangnya.

Bagian intervensi, sambung dia, seperti contoh di Dinas Perkim didorong terkaif dengan air bersih dan sanitasi. Sementara Dinas Kesehatan mendata anak-anak yang sejak 0 sampai 1000 hari kehidupan. “Dikawal terus dari hamil sampai usia dua tahun diintervensi dari Dinkes,” tuturnya.

Ada juga Dinas Pangan, bagaimana pendistribusinya sampai ke desa-desa KB. Kemudian Dinas Perikanan, mendorong perikanan agar supaya hasil tangkapannya bukan hanya dijual atau dikirim langsung ke pabrik, tapi juga meningkatkan protein bagi anak-anak di rumah.

Baca juga:  Festival Bunaken, Pesona Selat Lembeh dan TIFF Masuk Event Nasional

“Menjadi tugas pemerintah dan TPPS mensosialisasi kepada masyarakat. Karena sangat penting, sekaligus mendorong organisasi masyarakat, sampai ke tingkat desa/kelurahan hingga posyandu menyampaikan tentang pentingnya gizi bagi bayi atau intervensi kesehatan bagi ibu 1000 hari pertama kandungan (HPK),” terangnya.

“Jadi gubernur dan wakil gubernur melihat sektor-sektor mana yang harus diintervensi, termasuk keterlibatan Forkopimda,” tuturnya.

Dia menambahkan terkait indikasi stunting. Menurutnya, penilaian terhadap gizi bayi sampai usia 2 tahun. Dilihat dari sanitasi atau lingkungan, kekurangan gizi atau asupan tidak mencukupi, bisa juga karena orang tua tidak memiliki kompetensi untuk memberikan asupan gizi kepada sang anak.

“Bisa juga pernikahan dini, kelahiran anak yang tidak direncanakan atau waktu potensi perempuan melahirkan. Artinya itu harus dikendalikan,” pungkas Watania.(sco)

Pos terkait