Tidak Selaras dengan Program ODSK, PPI Sulut Ingatkan Pihak Ketiga

Wakil Sekretaris PPI Sulut, Deasy Wagiu (Foto: dok PPI)

indoBRITA, Manado-Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD) dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (SK) memberi perhatian khusus terhadap pengembangan seni dan bakat generasi muda, tak terkecuali para calon Paskibraka di daerah Nyiur Melambai. Perhatian OD-SK tersebut seharusnya menjadi pijakan pihak ketiga dalam melaksanakan kontrak pekerjaan terkait pelatihan Paskibraka di Sulut.

Namun beberapa tahun terakhir ini, pekerjaan pihak ketiga selalu menjadi keluhan dan sorotan masyarakat. Keluhan tersebut disampaikan langsung warga ke Purna Pasikbaraka Indonesia (PPI) Sulut,

Bacaan Lainnya

“Ya tiap tahun PPI Sulut menerima laporan dan pengaduaan warga soal pekerjaan pihak ketiga yang diduga tak sesuai spesifikasi. Pekerjaan itu menyangkut pengadaan seragam PDU, aksesories, sepatu, makan-minum dan perlengkapan calon Paksibraka lainnya,” ujar Wakil Sekretaris PPI Sulut, Deasy Wagiu kepada wartawan di Manado, Jumat (8/6/2022).

Baca juga:  Tunjang Program ODSK, 900 Nelayan di Sulut Dapat Sertifikat Hak Atas Tanah

Berdasarkan pengakuan tersebut, PPI tahun ini membentuk tim untuk melakukan pengawasan dalam hal pengadaan seragam Paskibraka dan perlengkapan lainya. PPI tidak ingin pihak ketiga main-main dalam pengadaan seragam Paskibraka dan perlengkapan lainnya. “Pengadaan seragam Paskibraka harus benar-benar sesuai spesifikasi yang diisyaratkan dalam Permenpora dan aturan lainya yang mengikat,” Deasy menegaskan.

PPI Sulut meminta semua purna Paskibraka Indonesia  di semua kabupaten dan kota di daerah Nyiur Melambai untuk mengawasi langsung proses seleksi Paskibraka. “Apabilapa ditemukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, teman-teman purna paskibraka bisa melakukan pengaduan langsung ke kepolisian, kejaksaan dan PPI Sulut,” imbuh Deasy.

Baca juga:  Fatoni Minta Pjs Bupati/Walikota Bergerak Tangani Covid-19

Secara khusus, Deasy mengingatkan pihak ketiga untuk bertindak sesuai aturan. “Jangan hanya memikirkan keuntungan sehingga menurunkan kualitas barang dan kualitas makan-minum untuk konsumsi calon Paskibraka,” ucapnya.

Deasy juga meminta dinas terkait dengan kegiatan Paskibraka untuk menindak tegas pihak ketiga yang abai dan nakal. “Jika perlu diblacklist saja,” ungkapnya.

PPI merasa perlu menyampaikan ini mengingat pelatihan calon Paskibraka merupaakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Sudah seharusnya semua pihak mendukung niat baik Gubernur OD dan Wagub SK  dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Sulut,” kata Deasy lagi. (*/adm)

 

 

 

Pos terkait