HK Instruksikan PPI Kabupaten/Kota Awasi Pengadaan Seragam dan Perlengkapan Paskibraka

indoBRITA, Manado- Sulawesi Utara (Sulut) menjadi provinsi percontohasn pelaksanaan seleksi Paskibraka tingkat nasional di tahun  2022. Sukses ini tidak lepas dari peran serta Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (SK).

“Kedua pemimpin Sulut itu memberi perhatian khusus terhadap program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Paskibraka. Perhatian khusus tersebut diberikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulut,” kata Ketua Purna  Indonesia (PPI) Sulut, Henro Kawatak (HK) kepada wartawan di Manado, Sabtu (9/7/2022).

Bacaan Lainnya

Sejatinya, keberhasilan ini menurut Henro jadi standar dan patokan pelaksanaan seleksi calon Paskibraka di 15 kabupaten dan kota di Sulut. Namun dua tahun terakhir ini justru banyak keluhan dan aduan yang disampaikan warga, orang tua calon Paskibraka dan purna Paskibraka.

Baca juga:  Perjuangan OD-SK, Sulut Dapat Kapal Baru Lagi Layani Rute Kepulauan

Pengaduan paling mencolok yang diterima PPI Sulut adalah pengadaan baju PDU,  makan-minum dan perlengkapan lainnya. Pihak ketiga atau kontraktor yang ditunjuk terkesan tidak menjaga kualitas.

“Ditengarai hampir 80 persen pengadaan PDU Paskibraka dan anggaran makan-minum di kabupaten/kota di Sulut bermasalah. Dengan kata lain tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh Permenpora,” ujar Iwan Moniaga, mantan Ketua PPI Manado.

Dikatakan Iwan, baju PDU Paskibraka seharusnya dijahit menggunakan bahan berkualitas. “Tapi dalam prakteknya, pihak ketiga hanya membeli pakaian jadi. Sepatu pun kualitas rendahan karena cepat rusak,” ucap Iwan.

Baca juga:  Wagub Kandouw Sebut Literasi Sangat Krusial untuk Peningkatan SDM

“Begitu pula dengan kaos kaki, kaos tangan, kendit peci, tulip, baju latihan dan MPG dengan kualitas murahan. Terakhir soal makan dan minum yang dikeluhkan warga karena tidak sesuai standar dan pemenuhan gizi,” kata Iwan lagi.

Atas dasar pengaduan warga tersebut, PPI Sulut membentuk tim pengawasan pengadaan seragam dan makan-minum calon Paskibraka selama proses seleksi.

“Kami juga menginstruksikan pengurus kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan ketat pelaksanaan Diklat Paskibraka di masing-masing daerah,” Henro menegaskan.

Pria tampan ini juga meminta pengurus PPI untuk selalu berkomunikasi dengan dinas terkait dalam mengingatkan pihak ketiga agar senantiasa memperhatikan kualitas pekerjaan sehingga memberikan output yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai spesifikasi agar segera melakukan pelaporan ke PPI Sulut,”  imbuh Henro. (adm)

Pos terkait