indoBRITA, Manado- Pembentukan Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia (DPPI) Sulawesi Utara (Sulut) dipertanyakan berbagai kalangan. Mereka menilai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulut terburu-buru membentuk organisasi ini di daerah Nyiur Melambai.
“Ya, pembentukan DPPI Sulut seperti kejar tayang. Ini yang menjadi pertanyaan sejumlah pihak,” kata Wakil Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulut, Joudy Kalumata kepada wartawan di Manado, Jumat (15/7/20220.
Pembentukan DPPI Sulut menurut Joudy seharusnya tidak mendahului DPPI Pusat. “Tapi yang terjadi, DPPI Sulut sudah terbentuk sebelum adanya kepengurusan DPPI Pusat,” ujarnya.
Dari data yang dibeber Joudy, DPPI Pusat baru disahkan Maret 2022. Pengesahkan dilakukan langsung Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “DPPI Sulut dibentuk beberapa bulan sebelumnya. Ada kejanggalan menurut saya,” ucapnya.
Sejatinya, lanjut Joudy, DPPI Pusat itu yang nanti akan membentuk dan mengukuhkan DPPI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Kepengurusan yang terbentuk dilaporkan ke Kesbangpol daerah masing-masing. Kesbangpol tetap sebagai institusi pembinaan ideologi,” kata Joudy yang dibenarkan beberapa pengurus PPI Sulut lainnya.
Selain Joudy dan kawan-kawan, pembentukan DPPI Sulut juga jadi sorotan kalangan aktivis. “Suatu organisasi biasanya dibentuk dulu di pusat. Setelah itu kepengurusan pusat yang membentuk kepengurusan di daerah,” ungkap Yamin, aktivis LSM. “Tapi bisa saja Kesbangpol Sulut punya pertimbangan sendiri,” ujar Yamin lagi. (*/adm)
