Pejabat Harus buat Inovasi, Wagub Kandouw Sebut Jadi Salah Satu Variabel Penilaian

indoBRITA, Manado – Sebanyak 30 inovasi dihadirkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Pemprov Sulut Angkatan I Tahun 2022 dalam pembukaan Expo Aksi Perubahan Kinerja Organisasi di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Senin (25/7/2022).

Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengapresiasi inovasi-inovasi tersebut. Menurut dia, era digital ini harus dimanfaatkan untuk pemerintahan.

Bacaan Lainnya

“Dalam menjalankan roda pemerintahan teknik juga dibutuhkan penting bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), alias pemberdayaan manusia kita,” ungkap Wagub Kandouw.

Olehnya, ia meminta, para peserta mengimplementasikan inovasi itu dalam keseharian bekerja di instansi masing-masing.

“Bukan hanya acara seremonial saja, tetapi harus ada keberlangsungannya. Harus ditegaskan bahwa ini terimplementasi. Mudah-mudahan judul kalian sesuai tupoksi,” tegasnya.

Baca juga:  Yasti Beber Kelebihan OD-SK

Mantan Ketua DPRD Sulut ini mengingatkan para peserta PKA untuk mampu mengupayakan konsep digitaliasi.

“Semua hal harus dibikin digitaliasi. Semua aspek, termasuk administrasi organisasi di tupoksi kita. Tanpa ini saya rasa kita akan tertinggal,” katanya.

“Banyak selamat. Jangan cepat puas. Kedepan harus memikirkan peningkatan kapasitas diri,” tandasnya.

Di sisi lain, Wagub mengakui inovasi menjadi salah satu penilaian. Makanya, para pejabatdan staf harus terus meng-upgrade Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ini menjadi salah satu variabel penilaian. Siapa yang punya terobosan harus diapresiasi. Dengan catatan, apa yang digagas dan dikonsepkan melalui PKA harus diimplementasikan saat kembali ke tupoksi dalam jabatan sehari-hari,” tukasnya.

Hendra Tambajong, salah satu peserta PKA 2022 meluncurkan inovasi Aplikasi “PEKERJA”.

Baca juga:  Luncurkan SIPAK Sulut Hebat, Hasilkan Data Kependudukan yang Akurat

Kepala UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Pemprov Sulut Hendra ini menjelaskan, keberadaan sistem aplikasi tersebut akan sangat membantu bagi para pekerja di Sulut untuk memperjuangkan hak-hak tenaga kerja.

“Nanti jika ada tenaga kerja yang mengalami masalah soal BPJS tenaga kerja atau Jamsostek yang tidak dibayar atau gaji pekerja di bawah UMP, bisa dilaporkan langsung melalui aplikasi ini,” jelasnya.

“Biasanya secara manual, kini bisa langsung membuka https://pekerja.provsulut.id/ selanjutnya melaporkan dengan menulis langsung diaplikasi ini segala keluhan tenaga kerja,” sambungnya.

Hadir dalam acara yang dihelat oleh Badan Pengembangam Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Sulut ini, di antaranya Penjabat Sekdaprov Sulut Praseno Hadi, Asisten III Asiano Gamy Kawatu, Kepala BPSDM Roy Tumiwa serta para teras Pemprov Sulut.(sco/*)

Pos terkait