Alhabsyi : Dengan Adanya Perda Ini, Jika Berkualitas Akan Memperlancar Proses Pengelolaan Keuangan Daerah

indoBRITA.co, MANADO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut terus memaksimalkan pembahasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah provinsi Sulut, Selasa (26/7/2022).

Pansus dipimpin langsung Ketua Nick Lomban dan Sekretaris Amir Liputo, anggota pansus Yusra Alhabsyi, Mohamad Wongso, Ayub Albugis, Jems Tuuk, dan dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulut, yakni Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Biro Hukum, dan Inspektorat.

Bacaan Lainnya

Terkait dengan hal ini anggota pansus Yusra Alhabsyi SE, memberi penjelasan kepada sejumlah awak media usai pembahasannya.

Baca juga:  Terpilih Aklamasi, NVB Kembali Nakhodai DPC Demokrat Manado

Pansus pengelolaan keuangan daerah, antara tim pansus DPRD Sulut, bersama perangkat daerah terkait diantarahnya, Bappeda, bagian keuangan, biro hukum, dan inspektorat sulut.

Lanjut Yusra, kami sudah melakukan berbagai tahapan dan saat ini sedang berupaya melakukan pembahasan pada pasal per pasal, ayat per ayat, dan ini sebagai upaya dan keseriusan tim pansus DPRD Sulut, guna memperbaiki mekanisme proses pengelolaan keuangan daerah dengan baik dari segi pendapatan, pengeluaran, dan lain-lain.

“Karena dengan adanya perda ini, jika berkualitas nanti akan memperlancar proses pengelolaan keuangan daerah, kedua, memastikan keamanan dari semua pihak berkaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, karena banyak ASN yang terjebak dengan aturan pengelolaan keuangan yang mengakibatkan dan berefek pada persoalan hukum, maka kita coba menata dengan serius berdasarkan pada peraturan mendagri yang telah di turunkan kepada kita, untuk dijadikan sebagai acuan,” ungkap Yusra.

Baca juga:  Teruji dan Berdedikasi, Jhony Rondonuwu Menuju Deprov Sulut dengan Topangan Banyak Pihak

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap perda pengelolaan keuangan daerah ini harapannya bisa secepatnya selesai dan bisa dipakai oleh kita semua, baik di pemerintah daerah dan DPRD Sulut.

“Kita agak serius melakukan pembahasan dengan sejumlah perangkat daerah terkait, banyak hal yang dibicarakan berdasar pada temuan kasus-kasus yang lama yang terjadi, dan kita akan cari benang kusut, agar ASN bisa nyaman dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Yusra. (Ein)

Pos terkait