Soal Dugaan Korupsi BLT Desa Wakan, Kejari Minsel Angkat Suara

indoBRITA, Amurang – Soal dugaan penyalahgunaan korupsi terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020 Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Selatan angkat suara terkait tudingan Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) Wakan. Menurut Kepala Kejari Minsel Budi Hartono SH, MH melalui Kepala Seksi Intelijen Aldy Slesviqtor Hermon, SH MH membanta bahwa kasus tersebut tetap berproses.

”Jadi, kata Kasi Intel Aldy Slesviqtor Hermon, bahwa walaupun pihak pemerintah desa atau oknum Hukum Tua Desa Wakan, sekalipun telah menyetor TGR ke Kas Daerah. Maka, kasus tersebut tetap berproses kerana hukum,” katanya kepada wartawan indoBRITA.co diruang tamu Kejari Minsel, Rabu (27/7/2020).

Menurutnya, sekalipun BLT Dana Desa (DD) tahun 2020 sesuai Musdeskus ditetapkan 106, tetapi hanya dibayarkan 56 orang. Bahkan, 50 orang sesuai Musdeskus justru dihilangkan. Kata Kasi Intel hal diatas tetap ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Baca juga:  Esok, Wagub Dilantik Sebagai Ketua AIPI Manado

”Bahwa, tudingan AMPD Wakan soal telah diendapkan kasus dugaan korupsi BLT yang dilapor tersebut saat ini berjalan dengan baik. Intinya, kasus yang dilapor ke Kejati Sulut namun diberikan kewenangan Kejari Minsel tetap berproses. Namun demikian, pihaknya masih menunggu laporan pihak Inspektor Daerah Minsel. Yang sebelumnya, Kejari Minsel pernah menyurat ke Inspektorat Daerah Minsel,” jelas Aldy.

Kasi Intel Aldy Sv H – sapaannya menerangkan, kasus ini berawal AMPD Wakan melapor ke Kejati Sulut tahun 2021. Sehingga, pihak Kejati Sulut minta klarifikasi Kejari Minsel dan menanyakan hal tersebut, karena wilayah kasus tentu berada di Kejari Minsel.

”Merasa jangan sampai AMPD Wakan menuding Kejari Minsel ada permainan dengan kasus twrsebut. Maka, pihak Kejari Minsel akhirnya menyurat Kejati Sulut tanggal 8 Juni 2022, sambil menerangkan bahwa tidak benar kasus diatas selesai. Point yang disampaikan ke Kejati Sulut sesuai laporan dan acuan Inspektorat Daerah Minsel. Disampaikan, oknum Hukum Tua sendiri sudah membayar TGR ke kas daerah. Tetapi, sekali lagi kasusnya tetap bergulir,” ucapnya

Baca juga:  KRYD Malam Minggu, Polres Minsel Jaring Puluhan Warga tak Pakai Masker

Aldy Sv H menambahkan, oknum Hukum Tua Wakan sudah mengganti TGR senilai Rp 109 juta. Soal berapa kali TGR dilakukannya, hanya Inspektorat Daerah Minsel yang tahu. Dengan demikian, pihaknya akan terus monitoring lapangan dan akan diturunkan tim ke Desa Wakan.

”Sekali lagi, disampaikan Kasi Intelijen Aldy Slesviqtor Hermon bahwa seberat apapun, kasus ini tetap jalan. Jangan ada asumsi bahwa kasus ini telah dipetieskan (pengendapan, red). Pak Kejari Minsel Budi Hartono SH, MH terus memantau kasus ini. Dengan demikian, lanjut mantan pejabat di Kalimantan tersebut meminta dipercayakan kepada instansi baju coklat. Pasti, semuanya akan ada hasilnya,” pungkas Kasi Pidsus di NTB. (ape)

Pos terkait