Pemprov Sulut Carikan Solusi Menyangkut BPJS Kesehatan

indoBRITA, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Kesehatan Daerah mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi khususnya menyangkut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Di antaranya dengan menggelar Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Faskes), Sarana Prasarana dan SDM FKRTL dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Sulut, Selasa (2/8/2022) di Ruang Rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut Debie Kalalo, kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi untuk pelayanan kesehatan. Hal itu sesuai dengan harapan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernut Steven Kandouw (OD-SK).

Baca juga:  Dipimpin Lieke, Apindo Sulut Siap Berkolaborasi dengan Pemprov

“Semua hasil dari diskusi tadi, itu akan kami bahas kembali bersama unsur kepentingan yang ada, guna dicari jalam keluarnya,” ungkap Kalalo usai kegiatan.

Terpantau, dari kegiatan ini berbagai keluhan pun disampaikan oleh peserta yang hadir. Baik itu terkait rujukan pasien BPJS, ketersediaan sarana penunjang di rumah sakit dan Puskesmas hingga terkait perubahan nama peserta BPJS dari mandiri dan sudah menjadi tanggungan perusahaam maupun TNI/Polri.

Asisten Deputi BPJS Kesehatan Suluttenggomalut, Arif Sugiharto mengharapkan agar Pemprov Sulut bisa membantu pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan fasilitas kesehatan.

Baca juga:  Pelebaran Jalan Bandara Sam Ratulangi-Likupang Segera Terwujud

Di sisi lain, terkait hutang BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit, Sugiharto mengatakan jika itu tidak ada masalah.

“Kalau dulu kami sering berhutang kepada rumah sakit, tapi kini sudah tidak lagi. Begitu ada tagihan, langsung kami bayar,” tuturnya.(sco/*)

Pos terkait