Pemprov Sulut Lakukan Pendataan Pegawai Non-ASN

indoBRITA, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai melakukan pendataan pegawai non-ASN di lingkup Pemprov Sulut. Rapat teknis terkait hal itu dilakukan, Rabu (10/8/2022) di Aula CJ Rantung.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala BKD Sulut Clay Dondokambey dan diikuti oleh seluruh Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan yang membidangi Kepegawaian.

Pendataan itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS DAN PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023, serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 Hal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Baca juga:  Kapolda Sulut Hadiri Rakor Penanganan Covid-19 di Manado, yang Dipimpin Ketua Satgas Nasional

Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Kepala BKD Sulut dalam kesempatan tersebut menyampaikan arahan-arahan sebagai berikut bahwa Pendataan Pegawai Non-ASN ini bukan merupakan bagian dari tahapan seleksi pengadaan CASN atau PPPK.

“Pendataan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data eksisting jumlah dan kapasitas pegawai Non-ASN dalam rangka pemetaan dan penentuan kebijakan pemerintah terhadap Pegawai Non-ASN dan bagi yang memenuhi syarat akan diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS dan PPPK,” ungkap Clay.

Untuk menjamin data pegawai-Non ASN yang disampaikan valid, Pendataan Pegawai Non-ASN pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya proses pendataan tersebut dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja/Perangkat Daerah tempat Pegawai Non-ASN bekerja.

Baca juga:  Wagub Kandouw Apresiasi Keluarga di Bitung Mundur dari PKH

Adapun waktu pelaksanaan pendataan dimulai dari tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022. Data yang disampaikan akan diverifikasi, divalidasi dan diinput dalam aplikasi pendataan pegawai Non-ASN yang dibangun Badan Kepegawaian Negara oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022.(sco/*)

Pos terkait