Kalaks BPBD Bitung Sebut Delapan Kelurahan Ini Masuk Kategori Rawan Bencana Tanah Longsor

Kalaks BPBD Bitung Fivy Kadeke memberikan sosialisasi dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana yang digelar di aula SH Sarundajang kantor Wali kota Bitung.(ist)

indoBRITA, Bitung— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bitung menggelar sosialisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung 2022-2027 di ruang SH Sarundajang kantor Wali kota Bitung, Senin (22/8/2022).

Sosialisasi dibuka langsung oleh Wali Kota Bitung Maurits Mantiri yang dalam sambutannya berharap agar pengurangan dan penanggulangan bencana membutuhkan kerja sama semua pihak.

Bacaan Lainnya

Dalam pemaparannya, Kepala Pelaksana (Kalaks) BPBD Bitung Fivy Yurico Kadeke merinci 8 Kelurahan dari 69 Kelurahan yang ada di Bitung masuk dalam kategori beresiko tinggi untuk bencana tanah longsor.

Baca juga:  Demi Seliter Minyak Goreng, IRT Pemalang Ini dan Dua Balitanya Rela Antri Berpanas-panasan

Delapan Kelurahan tersebut masing-masing kelurahan Kakenturan Dua, Kelurahan Winenet Dua, Kelurahan Paudean, Kelurahan Batulubang, Kelurahan Dorbolaang, Kelurahan Pancuran, Kelurahan Papusungan dan Kelurahan Kelapa Dua.

Sementara itu, Sepuluh Kelurahan masuk dalam kategori beresiko tinggi dihantam Tsunami.

Kendati menurut dia, data BPBD dalam tiga tahun terakhir Bencana yang melanda kota Bitung tidak sampai menelan korban jiwa, namun kerugian materiil yang sangat banyak dan masyarakat menjadi korban yang paling dirugikan.

“Olehnya perlu peningkatan kapasitas masyarakat melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana,” bebernya.
Forum PRB sendiri menurut Kadeke, dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 Pasal 8 ayat 3.

Baca juga:  Sopir Bus Ditangkap Tim Res Narkoba Polresta Manado Atas Kepemilikan Narkoba

Sementara itu, rencana pengurangan resiko bencana mengacu pada Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SDFRR) 2015-2030 yang disusun oleh banyak negara di Jepang beberapa waktu lalu.

Empat prioritas aksi SDFRR sendiri adalah memahami resiko bencana, memperkuat tata kelola resiko bencana dan manajemen resiko bencana, investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk Build Back Better dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.(*)

 

 

Pos terkait