Warga Disodori Kwitansi Kosong, Kejari Minut Sebaiknya Usut Pemanfaatan Dandes Tarabitan Tahun 2020

Ilustrasi pemanfaatan dana desa (Foto: ist)

indoBRITA, Minut–Kejaksaan Minahasa Utara diminta memeriksa realisasi dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (Dandes) Tarabitan, Kecamatan Likupang Barat. Permintaan ini disampaikan warga yang merasa curiga dengan tindakan Bendahara Desa Tarabitan yang menyodor kwitansi kosong kepada warga sebagai pekerja proyek tower air desa.

Warga mengatakan, saat mereka membangun proyek tower air pada tahuh 2020, mereka diminta untuk menandatangani lembaran kwitansi.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Cabuli Anak Dibawah Umur, Pria Asal Bolmong Diamankan di Polres Kotamobagu

“Anehnya, kwitansi itu kosong. Memang kami terima upah sesuai yang dijanjikan bendahara. Tapi apa maksudnya kwitansi itu kosong? Jadi wajar kami minta Kejaksaan atau Kepolisian mengusut realisasi anggaran Dana Desa Tarabitan,” ungkap sejumlah warga Tarabitan, Kamis (25/8/2022) siang, di Pemkab Minut.

Warga memperkirakan, ADD Tarabitan per tahun Rp700 juta lebih. Hingga sekarang, tidak ada program fisik yang kelihatan jelas dari hasil realisasi ADD dimaksud.

“Tiga tahun terakhir, realisasi Dana Desa Tarabitan kabur,” ujar mereka.

Menanggapi keberatan warga tersebut, Ketua DPW LSM Inakor Rolly Wenas mengatakan, pihaknya meminta Kejari Minut untuk turun memeriksa pengaduan masyarakat.

Baca juga:  Tahap Enam, 58 KK Penerima BLT Desa Rumoong Atas

“Kalau warga berani mengadu, itu berarti ada yang tidak beres. Kita desak Kejaksaan tindak lanjut itu. Karena dana desa ini program nasional Presiden Jokowi,” desak Wenas.

“Kami juga sedang menginvestigasi dan merampungkan laporan ADD Tarabitan untuk diserahkan ke penegak hukum,” tandas Wenas. (*/adm)

Pos terkait