PTUN Makassar Terkait Eksekusi Perangkat Desa Poigar 2, Advokat: Dimana Keadilan, Belum Ada Tindaklanjut

indoBRITA, Amurang – Donal Rugian, satu dari 10 perangkat Desa Poigar 2, Kecamatan Sinonsayang angkat suara terkait perangkat yang diberhentikan oknum Penjabat Hukum Tua Paulina Toloh, S.Pd. Pasalnya, putusan PTUN Makassar dalam penetapan Nomor: 30/PEN.Eksekusi/2021/PTUN.MDO 6/B/2022/PT.TUN.MKS. Dimana, sampai saat ini belum ada tindakan resmi. Bahkan, bupati Minsel telah mengangkat penjabat baru Joudi Lengkong. Akan tetapi, belum juga dieksekusi sesuai penetapan.

”Sudah sejak Januari 2022, hak kami tak diperhatikan. Padahal kami memenangkan gugatan di PTUN Makassar terkait diberhentikan 10 perangkat desa. Jadi, menindaklanjuti hal diatas, kami kembali menyurat ke PTUN Makassar serta mempertanyakan penetapan eksekusi yang sepertinya didiamkan,” kata Donald Rugian, keterwakilan dan juru bicara 10 perangkat kepada indoBRITA.co belum lama.

Namun demikian, Rugian menegaskan sebaiknya hubungi pengacara kami Jack Selcius Budiman, SH MH. Biar beliau yang menjelaskan secara detail terkait perkara tersebut. Karena, kata Rugian kami telah mempercayakan hal diatas kepada pengacara.

Jack Selcius Budiman, SH MH dihubungi wartawan mengaku bingung bahwa hingga saat ini belum ada tindakan resmi. Padahal, penetapan PTUN Makassar jelas harus segera meng-eksekuski dan mengganti kerugian material mereka.

Baca juga:  Joune Ganda Dampingi SK, Paparkan Peta Politik Pemenangan Pilkada 2020 di DPP PDI-P

”Demi keadilan, berdasarkan ketentuan yang maha esa. Bahwa, PTUN Manado telah membaca surat permohonan eksekusi para penggugat tertanggal 22 April 2022. Diwakili kuasa hukum Jack Selcius Budiman, SH, Jeiny M Rombot, SH dan Natalia L, SH MH,” ujar Budiman sebagaimana menerangkan diatas.

Lanjut Budiman, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 21 April 2022 yang terdaftar dalam register Perkara Eksekusi No. Perkara 30/G/2021/PTUN.Mdo Jo. Nomor perkara 6/B/2022/PT.TUN. MKS dalam perkara antara lain.

”Hengky Markus Batty, Jelly Umboh, Cornelius Rommy Paputungan, Tirza Masangan Batty, Donald Rugian dan lain-lain. Jadi, perangkat desa yang dipecat terdapat 10 orang. Parahnya, satu diantaranya meninggal dunia lantaran sock belum ada tindaklanjut terkait eksekusi tersebut,” ujar advokat Budiman.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 119 UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN yang menyebutkan Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

”Mengingat, ketentuan pasal 110 ayat (1) sampai (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan,” ungkapnya.

Baca juga:  Polri Paparkan Kronologi Penangkapan Pimpinan Khilafatul Muslimin

Oleh sebab itu, PTUN Manado kembali menetapkan dan memerintahkan kepada tergugat Hukum Tua Desa Poigar 2 Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minsel (Tergugat/Termohon Eksekusi) untuk melaksanakan isi putusan Nomor Perkara : 6/B/2022/P.TUN. MKS tanggal 20 Januari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

”Dan melaporkan hasil pelaksanaan eksekusi tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negar Manado. Ditetapkan di Manado, pada tanggal 18 Juli 2022. Yang bertanda tangan, Ketua PTUN Manado Nur Akti, SH, MH,” ungkapnya.

Sementara itu, Penjabat Hukum Tua Joudi Lengkong dikonfirmasi enggan bicara soal masalah diatas. ”Kalau soal itu, saya tak bisa menjelaskan. Silahkan hubungi atasannya Camat Manuel Salem, S.Pd.

Camat Sinonsayang Manuel Salem, S.Pd sependapat. Dikonfirmasi melalui telepon, katanya soal kasus Poigar 2 tak bisa dijelaskan. ”Saya kan punya atasan. Jadi, biarlah atasan yang bicara soal kasus tersebut,” tegas Salem. (ape)

Pos terkait