Oknum Penjabat Hukum Tua Temboan Disomasi Filce Tompunu, Akibat Lakukan Pencemaran Nama Baik di Gereja

indoBRITA, Jakarta – Filce Tampemawa-Tompunu akan melapor oknum Penjabat Hukum Tua Desa Temboan DK alias Onang ke Polres Minsel. Pasalnya, oknum Penjabat Hukum Tua diduga telah melakukan pencemaran nama baik kepada orang tuanya Ny. Evie Tompunu-Manimpurung usai ibadah di GMIM Moria Temboan, Minggu (28/8/2022).

Kuasa Hukum Suando Sidauruk, S.Kom, SH ketika menghubungi indoBRITA.co menerangkan, bahwa kliennya Filce Tampemawa-Tompunu mendesak segera somasi/peringatan pertama atas dugaan perbuatan tindak pidana sebagai mana dimaksud pada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP.

”Saya selaku kuasa hukum atas klien Filce Tompunu yang juga anak dari Ny Evie Tompunu-Manimpurung. Telah menerbitkan surat somasi kepada penjabat hukum tua Desa Temboan DK atau biasa dipanggil Onang,” ujar Sidauruk.

Sidauruk mengatakan somasi kliennya Filce Tompunu atas laporan orang tuanya, Minggu (28/8/2022) usai ibadah di rumah gereja. ”Dengan demikian, somasi diatas ditujukan kepada penjabat hukum tua Desa Temboan Kecamatan Maesaan inisial DK atau sehari-hari dipanggil Onang. Sekali lagi, informasi kliennya bahwa sangat memalukan seorang ASN dan dipercayakan bupati FDW sebagai tokoh penting di pemerintahan Desa Temboan. Jadi tidak beralasan lain, sehingga klien yang adalah anak kandung Ny. Evie Manimpurung menyampaikan apa yang terjadi di Desa Temboan,” ungkapnya.

Menurut kuasa hukum tersebut, penjabat hukum tua Temboan DK diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Jadi, kronologisnya, Minggu (28/8/2022) sekitar pukul 12.00 wita selesai ibadah. Tetapi, kejadiannya penjabat hukum tua masih berada didalam gedung gereja, sambil memanggil dan berteriak kepada Ny Evie Manimpurung.

Baca juga:  Kemendagri Utus Inspektorat Sulut Kumpul Data di DPRD Minsel

”Didepan banyak orang, dengan cara tak sopan dan tak patut dicontoh, oknum tersebut berkata kepada orang tua kliennya dengan nada ancaman. DK akan menghapus nama dari daftar penerima BLT kalau tidak menyampaikan kepada anaknya Filce Tompunu dengan kata-kata ancaman. Bunyinya, tegor ka sana ngana pe anak Filce Tompunu, yang so jual-jual kita pe nama di media sosial (medsos). Padahal Ny Evie tidak ada hubungannya dengan urusan medsos dengan DK,” katanya heran.

Tapi, Sidauruk menegaskan lagi atas perbuatan DK, telah melakukan persekusi/perundungan terhadap orang tua kliennya di Desa Temboan, padahal Ny Evie sudah lanjut usia. Seharusnya, oknum DK jangan mengancam atau menyebut kata-kata diatas.

”Akibatnya, oknum DK harus menerima konsekwensi di somasi keluarga Tampemawa-Tompunu di Jakarta. Nah, alamat advokat yang dipakai berasal dari Jakarta. Tetapi, menurutnya tak masalah walau jarak antara Jakarta-Manado (Minsel). Dikatakan Sidauruk, akibat perkataan tersebut, Ny Evie merasa malu, tertekan dan merasa dihina didepan banyak orang,” sebutnya.

Ditambahkan advokat asli Batak ini, menegaskan tindakan DK sama sekali tidak patut dicontoh. Oknum DK telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 335 ayat (1) butir KUHP. Dan diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPidana, sehingga telah menimbulkan kerugian Immaterial.

”Juga, rusaknya nama baik Ny Evie Manimpurung sebagai seorang lanjut usia. Akibatnya, menimbulkan kerugian Immaterial sebesar Rp 1 miliar. Tafsiran diatas, mengingat orang tua kliennya saat ini mengaku malu dan terhina dimata orang banyak,” ucapnya.

Baca juga:  Bupati FDW Apresiasi, 10 Desa Tercepat Pengelolaan DD

Sidauruk juga menerangkan, setelah membaca somasi ini agar segera meminta maaf kepada Ny Evie Manimpurung dan keluarga besarnya. Menurutnya, permintaan maaf oknum DK melalui media sosial Facebook selama tujuh hari berturut-turut.

”Serta membuat surat pernyataan selaku penjabat hukum tua Temboan, tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, baik kepada Ny Evie Manimpurung maupun kepada warga Temboan secara umum. Sekaligus menyatakan tidak akan menghapus nama orang tuanya dari daftar penerima BLT yang telah ditetapkan di Musdeskus,” jelasnya.

Menariknya, oknum Penjabat hukum tua DK membuat surat pernyataan tidak akan menyalagunakan kekuasaan sebagai orang nomor satu di Temboan. Karena ingat, DK hanya ditunjuk bupati, bukan dipilih rakyat. Selain itu, jangan sampai terdengar ada warga yang diintimidasi. Apabila ada, maka dipastikan semua kasus akan dilapor ke Polres Minsel.

”Apabila somasi/peringatan pertama tidak diindahkan serta tidak dipatuhi, maka akan dilakukan upaya hukum dengan menggugat oknum Penjabat DK karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPidana dan pasal 1366 KUHPidana. Oknum DK akan dilapor ke polisi atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 335 ayat (1) butir 1 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara,” pungkas kuasa hukum Suando Sidauruk. (ape)

Pos terkait