Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Sulut Meningkat, Pendampingan Jalan Terus

indoBRITA, Manado – Ratusan laporan terhadap kekerasan anak dan perempuan diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara (Sulut) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA).

Sepanjang tahun 2022, hingga posisi 6 September, jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan telah menembus angka 208 kasus. Dengan rincian, 66 kasus kekerasan dengan korban dewasa dan sisanya 142 kasus kekerasan korban anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulut, dr Kartika Devi Tanos mengatakan jumlah kasus tersebut merupakan laporan dari korban kekerasan, baik perempuan maupun anak.

Jumlah yang terbilang tinggi itu, kata dia, tak membuat pihaknya mengurangi semangat untuk melakukan pendampingan.

“Kami gerak cepat. Langsung kami tangani kasus-kasus kekerasan yang masuk dalam laporan, dengan melakukan pendampingan” tegas dr Devi, Rabu (7/9/2022).

Baca juga:  Wapres Ma'ruf Amin Dalami Kerukunan Sulawesi Utara

Pendampingan terus jalan dilakukan, sambung dia, melalui hukum hingga pendampingan psikolog.

“Pendampingan korban menjadi perhatian. Bahkan pendampingan melalui hukum, pendampingan psikolog pendampingan dokter dan pendampingan rohaniawan,” ungkapnya.

Berbagai kasus tersebut tak satupun yang tak diperhatikan. Bahkan, ia terus memonitor perkembangan kasus.

“Dengan membuka aduan kekerasan terhadap anak dan perempuan selama 1X24 jam. Dan langsung ditindaklanjuti,” tegasnya lagi.

dr Devi menyebutkan dalam rangka mengoptimalisasi upaya perlindungan perempuan dan anak yang saat ini berada dalam situasi kerentanan pada masa pandemi Covid-19.

“Dengan melihat kenyataan tersebut, pemerintah provinsi, maupun kabupaten kota serta stakeholder terkait harus bergerak,” ucapnya.

Baca juga:  Kunjungi LPKA Tomohon, Menteri PPPA: Jadi Pembelajaran, Jangan Terulang Lagi

Dikatakannya, dengan jumlah kasus saat ini belum juga menggambarkan keseluruhan kasus kekerasan yang ada yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Angka ini hanya kasus yang masuk pelaporan langsung di UPTD-PPA. Ada juga kasus-kasus yang dilaporkan di kepolisian ataupun UPTD-PPA yang sudah terbentuk di kabupaten/kota,” ujarnya.

“Kita bisa melihat bahwa itu kondisi yang dialami oleh anak dan perempuan kita bahwa memang angka ini terus meningkat sejak tahun 2020, 2021 hingga 2022. Peningkatan kasus ini bukan dilihat dari kasusnya meningkat tapi lebih ke beraninya para korban dan keluarga untuk melaporkan. Tentunya kami dari pemprov dan kabupaten/kota yang ada bekerjasama dengan aparat kepolisian berusaha lebih kerja lagi untuk melakukan pendampingan,” tukasnya.(sco/*)

Pos terkait