Keselamatan Warga Lobong Terancam, Inakor Sebut BPJN Sulut Tidak Profesional

Pengerjaan BPJN Sulut du Desa Lobong, Bolmong. (Foto: dok Inakor/Rolly)

indoBRITA, Manado– Independen Nasional Anti Korupsi (Inakor) tiba-tiba menyematkan kata tidak profesional untuk Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut. Sematan ini bermula dari peninjauan Koordinator Wilayah (Korwil) Inakor Indonesia Timur, Rolly Wenas di lokasi proyek yang saat ini sedang dikerjakan BPJN Sulut di Desa Lobong, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

“Ya, saya tegaskan jika BPJN Sulut tidak profesional. Pekerjaan ruas jalan di Desa Lobong terhenti tanpa informasi yang jelas. Dampak dari pekerjaan itu mengancam keselamatan pengguna jalan dan masyarakat Lobong,” kata Rolly kepada wartawan di Manado, Senin (12/9/2022).

Bacaan Lainnya
Korwil Inakor Indonesia Timur, Rolly Wenas (Foto: dok Inakor)

Aktivis vokal yang sering mengucir rambutnya ini mengaku sudah turun lokasi bersama tim mengamati proses proyek yang dikerjakan BPJN Sulut tersebut. Dari pengamatannya secara langsung, Rolly berkesimpulan jika dua sisi jalan sangat membahayakan keselamatan warga sekitar dan pengguna jalan.

Baca juga:  Saksi Akui Oknum Bupati Pinjam Uang Rp750 Juta

“Lihat foto dan video yang kami ambil ini saat turun ke lokasi. Saat hujan, terjadi longsor. Jalanan menjadi licin, sangat membahayakan. Sementara saat panas, jalan berabu. BPJN tidak melakukan penanganan secara cepat,” ujarnya.

Rolly menilai ada kesan pembiaran dari BPJN Sulut. Aktivis yang beberapa kali menang pra peradilan dalam sejumlah kasus di wilayah Indonesia Timur ini merasa perlu mengingatkan ini supaya instansi yang menjadi perwakilan pemerintah pusat dalam penanganan jalan nasional di daerah ini bergerak cepat dan taktis mengatasi masalah.

“Jangan sampai BPJN Sulut menganggap apa yang dilakukan selama ini sudah betul. Padahal sangat jelas kinerja mereka merugikan masyarakat,” Rolly menegaskan.

Atas dasar itu, Rolly meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengevaluasi kinerja Hendro Satrio selaku Kepala BPJN Sulut. “Jika perlu dicopot dari jabatannya dan diganti dengan pejabat lain yang   lebih serius dan profesional,”  ujar Rolly.

Sementara aktivis pemuda Bolmong, Sulaiman meminta  BPJN Sulut mengklarifikasi dugaan ikut  nyambi penambangan emas tanpa izin (PETI) di lokasi proyek. “ beberapa media sudah memberitakan soal ini,”  kata Sulaiman.

Hendro Satrio sendiri menyampaikan terima kasih atas kritikan dan masukan dari Inakor dan berbagai pihak terhadap kelanjutan proses pembangunan yang dilaksanakan BPJN Sulut. Ditemui ruang kerjanya, birokrat asal Semarang ini  mengatakan BPJN tidak melakukan pembiaran terhadap proyek yang sedang dilaksanakan di Desa Lobong.

Baca juga:  Sekdaprov Silangen Harapkan Proses PBJ Berkualitas dan Profesional

Saat ini menurut dia, BPJN sementara menangani longsor di Desa Lobong. “Memang rawan longsor karena musim hujan. Kami sedang melakukan proses cutting dengan memakai excavator. Kami juga membuat terasering. Selanjutnya kami akan pasang dinding penahan tanah atau DPT pakai batu sehingga tidak akan terjadi longsor lagi,” ungkap Hendro.

Ia menyebut pekerjaan di Desa Lobong berdurasi kontrak sampai 31 Desember  2022.  Hendro sudah meminta PPK dan kontraktor pelaksana proyek untuk bekerja dengan serius agar proyek bisa tuntas sesuai waktu yang ditentukan.  “Keamanan dan keselamatan warga serta pengguna jalan menjadi prioritas,” ujarnya.

Mengenai isu orang lapangan BPJN Sulut ikut nyambi PETI, Hendro  dengan tegas membantah. “Kami tidak tertarik. Justru saya baru tahu istilah PETI ini dari teman-teman wartawan,” katanya.

Hendro menegaskan jika BPJN bukan mengurusi pertambangan.” Kami tidak akan pernah ikut-ikutan dalam kegiatan penambangan,” ucapnya. (*/adm)

Pos terkait