indoBRITA, Manado- Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara (BPJN Sulut) membantah adanya pembiaran dalam penanganan longsor di ruas jalan Desa Lobong, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Kepala BPJN Sulut, Hendro Satrio mengatakan pihaknya melakukan penanganan longsor secara serius karena menyangkut keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
“Memang rawan longsor karena musim hujan. Kami sedang melakukan proses cutting dengan memakai excavator. Kami juga membuat terasering. Selanjutnya kami akan pasang dinding penahan tanah atau DPT pakai batu sehingga tidak akan terjadi longsor lagi,” ungkap Hendro saat menggelar jumpa pers di Kantor BPJN Sulut, Senin (12/9/2022).
Ia menyebut pekerjaan di Desa Lobong berdurasi kontrak sampai 31 Desember 2022. Biroktrat asal Semarang ini sudah meminta PPK dan kontraktor pelaksana proyek untuk bekerja dengan serius agar proyek bisa tuntas sesuai waktu yang ditentukan.
Mengenai isu orang lapangan BPJN Sulut ikut nyambi PETI, Hendro dengan tegas membantah. “Kami tidak tertarik. Justru saya baru tahu istilah PETI ini dari teman-teman wartawan,” katanya.
Hendro menegaskan jika BPJN bukan mengurusi pertambangan.” Kami tidak akan pernah ikut-ikutan dalam kegiatan penambangan,” ucapnya.
Ia sendiri menyampaikan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Inakor dan berbagai kalangan. “Kapan-kapan kita berdiskusi secara langsung dengan Pak Rolly Wenas dari Inakor dan teman-teman lain,” ujar pejabat yang menyenangi olahraga catur ini.
Diketahui, Inakor melalui Koordinator Wilayah Indonesia Timur Rolly Wenas menyebut BPJN Sulut tidak profesional. Sematan tidak profesional ini bermula dari peninjauan Koordinator Wilayah (Korwil) Inakor Indonesia Timur, Rolly Wenas di lokasi proyek yang saat ini sedang dikerjakan BPJN Sulut di Desa Lobong, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
“Ya, saya tegaskan jika BPJN Sulut tidak profesional. Pekerjaan ruas jalan di Desa Lobong terhenti tanpa informasi yang jelas. Dampak dari pekerjaan itu mengancam keselamatan pengguna jalan dan masyarakat Lobong,” kata Rolly.
Aktivis vokal yang sering mengucir rambutnya ini mengaku sudah turun lokasi dan tim mengamati proses proyek yang dikerjakan BPJN Sulut tersebut. Dari pengamatannya secara langsung, Rolly berkesimpulan jika dua sisi jalan sangat membahayakan keselamatan warga sekitar dan pengguna jalan.
“Lihat foto dan video yang kami ambil ini saat turun ke lokasi. Saat hujan, terjadi longsor. Jalanan menjadi licin, sangat membahayakan. Sementara saat panas, jalan berabu,” ujarnya.
Rolly menilai ada kesan pembiaran dari BPJN Sulut. Aktivis yang beberapa kali menang pra peradilan dalam sejumlah kasus di wilayah Indonesia Timur ini merasa perlu mengingatkan ini supaya instansi yang menjadi perwakilan pemerintah pusat dalam penanganan jalan nasional di daerah ini bergerak cepat dan taktis mengatasi masalah.
“Jangan sampai BPJN Sulut menganggap apa yang dilakukan selama ini sudah betul. Padahal sangat jelas kinerja mereka merugikan masyarakat,” Rolly menegaskan.
Atas dasar itu, Rolly meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengevaluasi kinerja Hendro Satrio selaku Kepala BPJN Sulut. “Jika perlu dicopot dari jabatannya dan diganti dengan pejabat lain yang lebih serius dan profesional,” ujar Rolly.
Sementara aktivis pemuda Bolmong, Sulaiman meminta BPJN Sulut mengklarifikasi dugaan ikut nyambi penambangan emas tanpa izin (PETI) di lokasi proyek. “ beberapa media sudah memberitakan soal ini,” kata Sulaiman. (*/adm)
