APDESI Menyurat Bupati FDW, Minta 26 Hukum Tua Definitif Diperpanjang

indoBRITA, Amurang – Tanggal 17 Oktober 2022, sekitar 48 Hukum Tua Definitif akan berakhir masa periode. Berarti, usai tanggungjawab mereka berakhir, maka bupati FDW segera mengganti dengan penjabat. Namun, sebelum berakhir para Hukum Tua tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Minahasa Selatan Franki Pondaag, ST telah menyurat kepada bupati untuk dilakukan perpanjangan bagi 26 Hukum Tua.

”Ya, di Minsel ada 48 Hukum Tua Definitif. Namun, terhitung tanggal 17 Oktober 2022 mereka akan berakhir masa periodenya. Dengan demikian, sesuai aturan mereka harus diganti. Tetapi, APDESI telah mengirim surat kepada bupati FDW dengan harapan dapat diperpanjang sejumlah hukum tua tersebut,” ujar Franki Pondaag, Ketua APDESI Minsel ketika berusia di Motoling.

Baca juga:  479 Kelas 7 dan 8 Gelar PTS dan 247 Kelas 9 Ikuti PAS, Sumilat: Dilaksanakan Dua Sesi

Lanjut Hukum Tua Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur, bahwa usulan tersebut tak hanya diketahui bupati Minsel. Akan tetapi, ada tiga menteri yang harus disampaikan. Bahkanpun, harus dengan surat permohonan kepada Menteri Desa, Menteri Keuangan dan Menteri PAN&RB.

”Ketika mendapat pengesahan nota dinas oleh tiga kementerian. Maka, perpanjangan hukum tua hanya berlaku tiga bulan. Tetapi, ketika masa tiga bulan berakhir masih bisa diperpanjang kembali selama tiga bulan,” jelas Pondaag yang selalu akrab dengan warga ini.

Dikatakan Cutek – biasa dipanggil Pondaag, sebelumnya apabila masa tugas berakhir, hukum tua harus diganti dan diambil dari ASN. Namun demikian, berhubung terjadi kekurangan jumlah ASN, maka APDESI mengirim surat kepada bupati sekaligus bermohon kiranya bupati bisa mengantar surat permohonan kepada tiga kementerian.

Baca juga:  Tahapan Pilhut 2019 Didukung Penuh Kumtua Matungkas

”Ditanya, kedepan ada 5 oknum hukum tua yang dugaan sementara membayar TGR. Bahkan, kelima oknum hukum tua tersebut harus melunasi hutangnya. Kalau mereka tak membayarnya, maka dipastikan kelima oknum hukum tua akan diserahkan ke APH,” jelasnya.

Pondaag menambahkan, APDESI Minsel mendukung agar bupati FDW segera mempersiapkan pengganti 22 hukum tua dan diambil dari ASN. ”Karena memang, sesuai aturan penjabat hukum tua berasal dari ASN. Harapannya, APDESI Minsel akan melakukan pengawasan penuh kepada penjabat baik nota dinas maupun berasal SK bupati,” pungkas Pondaag. (ape)

Pos terkait