KPK Terima 21 Laporan Dugaan Korupsi dari Sulut

indoBRITA, Manado – Ada 21 laporan dugaan korupsi di Sulawesi Utara (Sulut) diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu diterima lembaga anti rasuah sejak Januari hingga Agustus 2022.

“Itu nanti akan kami verifikasi dulu. Jika sudah, nanti kita lihat apakah itu mengandung unsur tindak korupsi atau tidak,” ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardhiana kepada wartawan usai mengikuti kegiatan Bimtek Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi di Wilayah Provinsi Sulut di salah satu hotel di Kota Manado, Rabu (21/9/2022).

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Seluruh Kades dan Lurah Diundang Ikut Paripurna HUT ke-54 Provinsi Sulut

Dijelaskannya, dalam pemeriksaan kasus korupsi, tidak semua menjadi kewenangan KPK karena bisa saja itu menjadi kewenangan maupun kepolisian.

“Kewenangan KPK sangat terbatas. Jadi hasil verifikasi ini akan dilihat mana yang menjadi tanggung jawab kejaksaan dan kepolisian. Namun jika itu kewenangan KPK, maka akan kami periksa,” terangnya.

Sejauh ini, katanya, laporan yang masuk ke KPK kebanyakan dari LSM yang mengawasi kinerja pemerintah. Namun, laporan yang masuk sering tidak disertai dengan data yang lengkap sehingga sangat sulit untuk ditindaklanjuti.

“Untuk itu dengan adanya kegiatan bimtek ini, para LSM kami diberikan pemahaman tentang laporan yang benar, sekaligus cara-cara pelaporan lewat nomor kontal, email dan sebagainya,” ungkapnya.

Baca juga:  LKPD 2019 Diserahkan, Pemkot Tomohon Optimis WTP ke-7

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Sulut, Meiki Onibala sangat mendukung bimtek tersebut. Diutarakannya, Pemprov Sulut selama dinakhodai Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw bertekad untuk lakukan pencegahan di lingkup ASN Pemprov Sulut.

“Kalau ada dugaan korupsi langsung di nonjob kan. Ini pun selalu diingatkan juga dalam setiap pelaksanaan apel oleh pak Sekprov. Jadi intinya kami Inspektorat selalu lakukan pencegahan. Jadi kita perketat dalam tindakan pencegahan untuk ASN dan betul-betul kita laksanakan, kalau ada promosi jabatan kami dari inspektorat akan mengkroscek kalau ada masalah TGR, tidak bisa promosi,” jelas Onibala.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Fery Sangian beserta para perwakilan LSM serta organisasi masyarakat.(sco/*)

Pos terkait