indoBRITA, Manado – Pengalokasian Dana Desa untuk tahun 2023 sedikit berbeda dengan 2022. Ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi dengan Nomor 8 Tahun 2022. Untuk itu pengelola dana desa perlu memperhatikan ini!
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulawesi Utara Jemmy Kumendong menjelaskan untuk tahun 2022 dana desa dialokasi sesuai dengan presentase.
“Kalau tahun ini ditetapkan dengan 40 persen untuk BLT. Kemudian 20 persen untuk ketahanan pangan. Dan 8 persen untuk penanganan Covid-19. Nah, sisanya 32 persen untuk penanganan ekonomi desa termasuk di dalamnya program desa,” jelas Kumendong kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (4/10/2022).
Sementara untuk tahun depan, pengalokasian dana desa tidak melalui presentase tersebut.
“Kalau tahun 2023 tak ada lagi presentase itu, tapi lebih ke ketiga hal yaitu pertama untuk prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kedua program prioritas desa sesuai dengan kewenangan desa. Dan ketiga program untuk mitigasi bencana,” ungkapnya.
Ia menuturkan dana desa digunakan kepada program PEN diusahakan untuk diarahkan ke pengembangan peningkatan pengelolaan BUMDes.
“Ya, mencakup pendirian, penyertaan modal, pengembangan unit usaha BUMDes dan kegiatan lainnya untuk BUMDes,” terangnya.
Ia menambahkan dalam program tersebut bisa juga dilakukan pengembangam untuk desa wisata.
“Jadi dengan dana desa bisa buat pembangunan sarana dan prasarana desa wisata. Bisa laksanakan kegiatan promosi desa wisata, melalui budaya berbasis digital,” jelasnya.
Sedangkan untuk ketahanan pangan, Kumendong mengatakan dana desa bisa digunakan dalam pengembangam usaha, baik itu pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan hingga perikanan.
“Yang pasti dilakukan sesuai dengan kewenangan desa,” tukasnya.
Lebih jauh, kata dia, dana desa bisa digunakan untuk penanganan stunting.
“Memang stunting dapat perhatian sangat intens. Itu bisa melalui Posyandu. Kan Posyandu itu lembaga desa yang dibangun dan dibiayai desa,” ungkapnya.
Birokrat yang smart ini menuturkan untuk membantu menurunkan angka stunting lewat dana desa diadakan pelatihan kesehatan ibu dan anak.
“Bahkan bisa didanai untuk penyediaan air bersih dan sanitasi,” sambungnya.
Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sulut ini pun menambahkan dana desa sedang diusahakan dialokasikan dalam hal pengoptimalisasi jaminan kesehatan.
“Yang belum tercover BPJS itu bisa dibiayai melalui dana desa,” pungkasnya.(sco)
