Diapresiasi Pusat, Dukcapil-KB Sulut Evaluasi Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

indoBRITA, Manado – Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Lynda Watania mengungkapkan saat ini pelayanan administrasi kependudukan telah dikontrol dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sistem tersebut, ujar dia, tak hanya diterapkan di Bumi Nyiur Melambai saja. Tapi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan.

“Sistem Administrasi Kependudukan merupakan terobosan yang sangat penting dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil karena telah mampu menyelaraskan keberagaman prosedur di setiap daerah dan dalam satu sistem,” tuturnya usai mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kamis (6/10/2022) di Kantor Gubernur Sulut.

Rapat itu sendiri dibuka Kepala Dinas Dukcapil-KB Sulut Lynda Watania, dengan narasumber Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH dan Koordinasi Wilayah IV Bapak Adjrun Rahmat, M.Eng.

Baca juga:  Sulut Semakin Hebat, Ini yang Dilakukan OD-SK di Tahun 2018

Dengan adanya SIAK yang terpusat tersebut, menjadi langkah maju dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Di mana pelayanan administrasi kependudukan di daerah dapat langsung dikontrol oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

“Sehingga setiap progres pelayanan dapat diketahui setiap saat baik oleh pusat maupun yang ada di daerah,” tuturnya.

Diketahui, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menetapkan beberapa indikator penilaian untuk mengukur capaian kinerja provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun, posisi hingga kini Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Dukcapil-KB daerah berada di level 3 dengan terpenuhinya 8 indikator terhadap target capaian progres nasional.

“Kita kejar hingga level tertinggi,” sambungnya.

Dibeberkannya, untuk 7 indikator merupakan agregasi pelayanan Dinas Dukcapil kabupaten/kota yaitu progres capaian Akte kelahiran anak, Kartu Identitas Anak, penerapan tanda tangan elektronik, penggunaan kertas HVS 80 gram, pelayanan terintegrasi, inovasi pelayanan dan penerapan buku pokok pemakaman.

Baca juga:  Pemprov Sulut Salurkan Bantuan Beras kepada Dua Kabupaten Terdampak Bencana Alam

Sementara 1 indikator yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pemanfaatan data kependudukan yang saat ini sudah 5 OPD telah melakukan PKS.

Progres capaian ini merupakan bukti sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi target pemerintah pusat.

Dalam rapat tersebut, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh mengapresiasi Dukcapil-KB Sulut yang telah menginisiasi Rapat Kerja Evaluasi Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Kemendagri memberikan respon positif gagasan Dukcapil-KB Sulut. Diharapkan kepada Koordinasi Wilayah, agar pola seperti ini dilaksanakan setiap Korwil masing-masing. Untuk memacu target nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(sco/*)

Pos terkait