Bantuan Donatur Dipertanyakan, 38 KK Korban Abrasi Amurang Kecewa Dengan Pemkab Minsel?

indoBRITA, Amurang – 38 KK korban abrasi Teluk Amurang (berasal Kelurahan Uwuran Satu dan Bitung), Minahasa Selatan angkat suara. Pasalnya, banyak bantuan perorangan bahkan perusahaan juga pemerintah dan masyarakat secara umum ikut peduli dengan bencana Amurang. Bantuan donator tersebut dikirim melalui rekening BPBD Minsel, dan para korban abrasi mempertanyakan penyalurannya?

Frangky Tambajong, salah satu korban yang rumahnya hilang ketika menghubungi awak media mempertanyakan hal diatas. ”Saya mempertanyakan semua yang masuk dan keluar untuk korban bencana. Namun sebelumnya, atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada bupati FDW dan wakil bupati PYR serta dengan penuh kearifan dan bijaksana ikut peduli dengan peristiwa yang terjadi tanggal 15 Juni 2022. Namun demikian, harus bijaksana dengan mensejajarkan bantuan antara zona hitam, zona merah dan terdampak bencana abrasi Uwuran Satu,” kata Tambajong.

Lanjut Tambajong, zona hitam 38 KK (Tenggelam, red). Terlebih, pasca bencana rumah kami tenggelam dan tidak sempat mengeluarkan sedikit pun barang dan harta bendanya. Selanjutnya, zona merah radius 20 meter pemilik sempat menyelamatkan barang miliknya. Namun, saat ini mereka telah membongkar rumahnya sendiri.

Baca juga:  Tindak Tegas Pelanggar Lalu Lintas, Walikota Manado GSVL Ancam Tarik Kendis

”Tetapi, zona 50 meter (terdampak, red) bencana, rumah mereka masih berdiri kokoh. Hanya saja, pemerintah telah menginstruksikan untuk dikosongkan dan harus tinggal dirumah keluarga atau hunian sementara yang disediakan pemerintah,” tanyanya.

Nah, kekecewaan kami atas nama 38 KK korban bencana yang tenggelam rumahnya. Bahwa, bantuan yang disalurkan justru tidak seimbang alias sama besarnya.

”Seingatnya, karena seiring banyak donatur yang bawah bantuan tersebut, saya juga berada di tempat pengungsian. Maka sayapun tahu sejauh mana bantuan-bantuan masuk. Tetapi, justru menurutnya Pemkab Minsel atau BPBD dan Diskominfo Minsel tak transparan. Kalau ingin jujur, target utama adalah 38 KK yang hilang rumahnya,” tegas Tambajong.

Oleh sebab itu, melihat hal diatas para donatur merasa empati dan simpati langsung menyerahkan bantuan logistik berupa bahan dan keperluan masak serta lainnya.

”Tetapi, pertanyaannya semua diatur oleh pihak terkait yaitu BPBD Minsel. Ada lagi, ingatnya BNPB RI waktu berkunjung menyampaikan kepada bupati FDW agar bantuan disamakan. Jangan lagi, terdengar donatur tertata di APBD murni. Biar bijak, jangan menimbulkan amarah terkait bantuan yang masuk,” ucapnya.

Baca juga:  Banggar dan TAPD Bahas Soal Pergeseran Anggaran Tahun 2019

Ditambahkan Tambajong, pemkab Minsel diminta bijak dan jelas dalam penyaluran bantuan. Diakuinya, kami disuruh buat buku rekening di BSG Amurang. Perintah tersebut sudah dibuat, hanya saja kenapa sama nilainya.

”Ya, kami yang kehilangan rumah dan harta benda senilai Rp.4 juta. Tapi, jumlah itu sama kepada masyarakat yang zona merah radius 20 meter serta zona 50 meter. Ini jelas tidak manusiawi namanya, artinya kalau mau bantu ya jangan sama rata. Tindakan bijaksana dalam rangka membagi penderitaan korban bencana Amurang dimintakan jangan pilih kasih. Semoga tindakan bupati akan mendapat berkat dan hikmat dari Tuhan dan rakyat Minsel akan sejahtera lagi,” pungkas Tambajong dengan nada keras sambil berharap ada perbaikan. (ape)

Pos terkait