Viral! Warga Tongkaina-Bawoho Mohon Keadilan ke Presiden, Kapolri dan Menteri ATR/BPN

Warga Tongkaina-Bawoho (Foto: IBC/ADM)

indoBRITA, Manado-Puluhan warga Tongkaina-Bawoho, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) memohon keadilan ke Presiden Jokowi, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.  Permohonan itu disampaikan melalui video berdurasi sekitar 30 detik. Video ini sudah viral dan beredar luas di sosial media.

“Mohon keadilan Presiden Jokowi, Menteri ATR/BPN dan Kapolri, kami masyarakat Tongkaina-Bawoho meminta Kantor Pertanahan Manado dan Polresta Manado untuk mencabut sertifikat bodong. Sertifikat yang mengakibatkan kami tidak bisa meningkatkan status kepemilikan atas tanah kami. Sebelumnya terima kasih, merdeka, merdeka dan merdeka,” demikian video yang dibuat warga Tongkaina-Bawoho dengan harapan bisa sampai dan direspon Presiden, Kapolri dan Menteri ATR/BPN.

Bacaan Lainnya

Warga mengaku kecewa dan sakit hati karena telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah mereka. Padahal sudah sekian lama masyarakat hidup bercocok tanam di lahan mereka.

“Tanah ini punya nenek moyang kami. Yang hidup secara turun temurun ratusan tahun di tanah ini. Tidak ada siapa-siapa di sini, selain masyarakat Tongkaina-Bahowo,” ujar Zeth Lendo, salah satu pemilik tanah kepada wartawan, Kamis (13/10/2022).

Warga Tongkaina-Bawoho (Foto: ist)

Lantas siapa yang sudah ‘merampas’ tanah masyarakat Tongkaina-Bawoho tersebut? Warga menyebut dua pengusaha, Hun Honandar dan Erik Samola (suami Dorothea Samola). Hun dan Erik dikabarkan sudah punya SHM di atas lahan yang jumlah ratusan hektar tersebut.

Penuturan warga, dua pengusaha ini berencana membangun hotel dan area bermain golf serta lainnya. Memang sempat ada pertemuan pada tahun 1990 dengan warga.  Selain kedua pengusaha, juga datang aparat yang terkesan menakut-nakuti masyarakat untuk menjual tanah mereka.
“Katanya warga akan digusur dengan sendirinya,” ucap Zet.

Zeth Lendo dan Chili Lanes (Foto: IBC/ADM)

Ketika itu sempat terjadi kesepakatan untuk membeli tanah masyarakat dengan harga Rp2.000 per meter. Sial menimpa ratusan ahli waris di zaman itu, pembayaran yang dilakukan tidak sesuai kesepakatan.

Baca juga:  Polsek Wori Memfasilitasi Sosialisasi Mahasiswa di Pulau Mantehage

Harga tanah mulai dipatok sendiri tanpa mengindahkan penetapan panitia pembebasan lahan. Ada Rp250, Rp650, Rp1000 dan Rp2000 per meter. Bervariasi. Itupun menurut warga, cara bayar sangat amburadul tak ubahnya transaksi di pasar tradisional. Belum termasuk kewajiban mengganti rugi tanaman, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan bersama warga.

Misalnya, tanah Zeth Lendo seluas 20.000 meter persegi atau 2 hektar lebih. Sesuai perjanjian, Gun harus membayar Rp40.000.000 (20.000 m2 x Rp2000) ke Zeth. Itu baru tanah. Perhitungan kerugian tanaman kelapa dan pisang sekira Rp10.000.000. Artinya, Gun seharusnya membayar Rp50.000.000. “Tapi saya hanya menerima Rp14 juta,” ujar Zeth.

Angka ini direkam dalam kwitansi pembayaran yang tertera lunas. “Saya kecewa,” ucapnya.

Contoh lain dialami almarhum Mahmud Lanes, sebagaimana diungkapkan putrinya Chili M Lanes. Keluarga Lanes memiliki tanah seluas 17.380 m2. Konon, Gun menyampaikan harga tanah Rp650 per meter persegi. Padahal, seharusnya Rp2000 per meter persegi sesuai penetapan panitia pembebasan. Itu berarti Mahmud Lanes harus Rp34.760.000. Belum terhitung ganti rugi tanaman.

Tapi kenyataannya, Mahmud Lanes menerima Rp10 juta lebih. Itu juga dicatut dalam kwitansi yang menyatakan lunas. Gun sendiri yang menulis di kwitansi: LUNAS, LUNAS, LUNAS.

“Kami belum pernah melakukan pelepasan hak, pembayaran tak sesuai perjanjian. Kok bilang lunas,” sindir Chili Lanes, ahli waris Mahmud Lanes.

Pada suatu waktu, para ahli waris mengajukan pendaftaran resgister tanah di kelurahan. Tapi kemudian permohonan warga itu ditolak Lurah Tongkaina. Sinyalemen permainan mulai terungkap. Dokumen yang diajukan ahli waris tidak dikembalikan ke warga.

Belakangan diketahui pengusaha memakai dokumen itu untuk mengurusi sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Manado (BPN). Keluarlah SHM yang salah satunya bernomor 491 untuk 48.000 m2 atas nama Dorothea Samola. Adapun areal anah Chili Lanes seluas 17.380 m2 masuk dalam SHM 491 tersebut.

Lantas apakah SHM 491 pun SHM lain yang belum ditunjuk BPN dan Gun Honandar dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya? Kepala Bidang Hukum DPD Barisan Masyarakat Adat (Barmas) Sulawesi Utara Fransiska Rawung mengatakan, Kwitansi dan Surat Perjanjian akan Jual Beli Tanah yang dipakai BPN Manado bukan rujukan yang valid untuk menelorkan SHM.

Baca juga:  Terlibat Cekcok, KBO Satuan Narkoba Polresta Manado Mandi Darah

Fransiska menjelaskan, keabsahan kwitansi tidak teruji. Ada fakta hutang atau kewajiban pembayaran yang tidak dipenuhi Gun Honandar. Karena jelas bahwa Gun harus membayar sesuai harga taksasi yang ditetapkan panitia pembebasan lahan.

Kemudian, narasi dalam Surat Perjanjian akan Jual Beli Tanah malah bertentangan dengan isi kwitansi pelunasan. Dalam surat perjanjian tampak jelas, bahwa jika pihak pertama sudah menyelesaikan pelunasan, maka pihak pertama dan pihak kedua (ahli waris/masyarakat) bersama-sama menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/Camat) untuk menerbitkan Akta Jual Beli Tanah (AJB).

“Faktanya, sampai dunia sekarang tidak ada AJB. Ingat, AJB itu dokumen final yang membuktikan bahwa peralihan hak (jual beli tanah) sudah selesai. Nah kenapa pihak pertama dan pihak kedua belum menghadap PPAT? Karena memang belum lunas. Lantas kenapa belum lunas? Karena Gun Honandar dkk tidak sungguh-sungguh konsisten dengan kesepakatan bersama warga,” jelas Fransiska.

Di sisi lain Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nensy Runturambi mengatakan penerbitan SHM sudah sesuai mekanisme. Sejauh ini BPN Manado menurut Nensy telah menyerahkan salinan dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat, seperti Surat Perjanjian akan Jual Beli (Lunas), di mana dalam surat tersebut membuktikan Mahmud Lanes telah sepenuhnya menerima uang pelunasan.

“Itu ditandatangani oleh yang bersangkutan, disaksikan oleh Kepala Desa Tongkaina dan dua orang saksi saat itu. Oleh sebab itu, apabila ada pihak yang tidak menerima fakta penjualan lunas tersebut, disilakan membuktikan dan/ atau menempuh upaya hukum perdata karena pengujian materiil kepemilikan tanah masuk ranah perdata dan bukan kewenangan BPN,” kata Nensy.

Ia mengakui permasalahan tanah SHM Nomor 491 di Kelurahan Tongkaina saat ini masih dalam proses pemeriksaan Polresta Manado. “Sejauh ini BPN Manado telah bersikap kooperatif sehubungan dengan adanya laporan penipuan oleh pihak saudari Chili Lanes yang didukung oleh Barmas melalui Ibu Fransisca Rawung, dkk,” ujarnya. (*/adm)

Pos terkait