Soal Sengketa Batu Dinding, Wongkar CS Dimeja Hijaukan Jacoba Mamangkey

indoBRITA, Amurang – Pengadilan Negeri Amurang, Kamis (20/10/ 2022) menggelar sidang Perdana atas kasus perkara melawan hukum dengan nomor perkara 164/Pdt.G/2022/PN Amr. Persidangan dipimpin Hakim Ketua Antonie S Mona, SH didampinggi dua hakim anggota yaitu Muhammad Sabil Ryandika, SH, MH serta Swanti N Siboro SH. Sedangkan Panitra penganti Gebriella J Pondaag, SH.

Dalam persidangan yang berlangsung terbuka untuk umum, awak media ini bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Bahkan, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Amurang, diketahui pihak Penggugat bernama Jacoba Mamangkey adalah sah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan  Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas 37.845 M2, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) nomor 00701.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 164/Pdt.G/2022/PN Amr. Berkas perkara gugatan diajukan kepada
Stevie Wongkar selaku tergugat I, Riedel Joyke Wongkar tergugat II, Ronald Korompis tergugat III, Weliam Lelengboto tergugat IV dan Marlin Lengkong tergugat V. Selain itu, ikut terugat I Lurah Buyungon dan tergugat II Camat Amurang selaku PPATS.

Bagian didalam gugatannya, diantaranya, menyatakan perbuatan tergugat IV dan tergugat V yang mengklaim objek sengketa adalah miliknya. Kemudian mengalihkan kepada tergugat III serta digunakan oleh tergugat I dan tergugat II untuk masuk dan merusak tanah dan tanaman diatas objek sengketa, adakah merupakan melawan hukum.

Hakim Ketua Antonie S Mona, SH menyatakan secara hukum, surat keterangan kepemilikan tanah nomor (tanpa nomor)/SkKT/01/IX/2017 tanpa tanggal bulan September 2017 atas nama tergugat IV yang diterbitkan turut tergugat I.
”Adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka dari itu, dikatakan Hakim Ketua, menyatakan secara hukum
Akta Jual Beli (AJB) nomor 12/2021 tanggal 12 April 2021 antara tergugat IV selaku penjual dengan tergugat III selaku pembeli yang dibuat dihadapan turut tergugat II selaku PPATS adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” tegasnya.

Baca juga:  PJ Bupati Minahasa Kunker di Tiga Kecamatan, Mandolang, Tombariri dan Tombariri Timur

Selanjutnya, dalam sidang perdana menegaskan dan menghukum tergugat I, II, III, IV dan tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian materil secara tunai. Dan seketika kepada penggugat akibat pengrusakan lahan dan tanaman milik penggungat sebesar 2.442.250.000, serta membayar ganti kerugian Imateriil Rp 1.000.000.000

Lanjutnya, menghukum tergugat I dan II atau siapa saja yang turut serta atau mendapat hak dari tergugat III untuk menghentikan segala kegiatan dan mengembalikan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan semula.

”Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walapun ada verzet banding maupun kasasi,” ungkap Hakim Ketua lagi.

Selanjutnya, dalam sidang tersebut, sebelumnya Hakim Ketua sempat meminta menunjukan KTP para tergugat yang hadir. Tapi, salah satu anak tergugat IV dengan tidak sopan langsung menuju ke kursi yang berada didepan. Akibatnya, Hakim Ketua nyaris mengusir lantaran tak sopan dan langsung menerobos ruang persidangan demi membantu dan mengeluarkan KTP milik orang tuanya.

Seterusnya, menghukum tergugat I, II, III, IV dan tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

Subsidair apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono)

Sebelum dimulai sidang Hakim Ketua membacakan surat Komitmen majelis hakim yang meintegrasikan kepada pimpinan bahwa untuk menolong majelis hakim yang menanggani perkara kasus ini supaya berprilaku bersih dengan para pengungat dan tergugat tidak menghubungi hakim, panitra penganti atau semua warga PN Amurang terkait perkara ini. Adapun coba-coba menghubungi majelis hakim, maka ada penilaian hal tersebut sehingga merugikan penggungat dan tergugat itu sendiri.

”Sehingga, Hakim Ketua menegaskan agar para penggugat dan tergugat berjuanglah dengan jalan kalian. Jika ada bantahan, buktikan bantahan. Dan jika ada mendalilkan, juga ada buktinya supaya adil,” sebut Hakim Ketua.

Pun demikian, Hakim Ketua memanggil nama-nama dari pihak penggugat dan pihak tergugat untuk masuk dan duduk di ruang hadapan para Majelis Hakim.

Baca juga:  Disaksikan Menteri Eko, Bupati Tetty Mou Dengan Astra

Namun, pihak penggugat Jacoba Mamangkey tidak hadir dan hanya menghadirkan dua kuasa hukumnya dari 4 nama sesuai surat kuasa yang dibaca Hakim Ketua yaitu Amir Minabari, SH, MH dan Jemmy Mokoagow, SH, CLH, MH.

Sedangkan pihak tergugat yang berjumlah 7 termasuk 2 turut tergugat, ternyata ada 2 orang tergugat tidak hadir dalam persidangan, diantaranya Ronald Korompis tergugat III dan turut tergugat II Camat Amurang selaku PPATS.

Maka kewajiban pengadilan memanggil kedua tergugat sampai panggilan 3 kali, Karena hari ini adalah panggilan pertama maka masih ada 2 kali lagi kesempatan dipanggil untuk mengikuti persidangan.

“Jikalau panggilan ke – 3 kalinya tidak hadir, orang-orang ini maka mereka kami anggap tidak membelah haknya dalam persidangan perkara tersebut,” ujar Hakim Ketua Antonie S. Mona, SH.

Selanjutnya, Majelis Hakim akhirnya bersepakat persidangan ditunda, karena ada dua orang tergugat tidak hadir dalam persidangan.

”Salah satunya Ronald Korompis tergugat III, surat panggilan pertama belum datang kembali dan yang bersangkutan berdomisili di Jakarta maka persidangan akan dilanjutkan Rabu, 09 November 2022, atau 3 minggu kedepan,” jelasnya.

Untuk diketahui, kami mengingatkan kepada pihak-pihak yang hadir dalam persidangan saat ini. ”Bahwa untuk persidangan selanjutnya harus hadir dan jangan menunggu lagi pihak pengadilan akan datang dengan membawa undangan. Jadi apa yang tertunda hari ini itu merupakan panggilan kalian untuk sidang selanjutnya,” pungkasnya.

Hakim Ketua menambahkan, ketika semua pihak hadir dipersidangan nantinya, maka selanjutnya hakim akan melaksanakan mediasi bagi pihak-pihak didalamnya.

“Sekali lagi kami majelis hakim harus berhati-hati, karena berhati hati adalah bagian penting dalam persidangan ini. Jadi, kami majelis hakim tidak mau terkesan tidak berhati-hati,” tutup Hakim Ketua dengan tegas tapi sangat berwibawa. (*/ape)

Pos terkait