Masyarakat Pertanyakan, Sejumlah Aset Desa Teep Diduga di Sertifikat kan Oknum Hukum Tua Terpilih

indoBRITA, Amurang – Desa Teep Kecamatan Amurang Barat telah memiliki pemerintahan baru. Pesta demokrasi Desa Teep bersamaan dengan Pilhut 42 desa se-Minsel. Namun ada yang menjadi perbincangan kalangan masyarakat Teep pada umumnya. Yaitu, sejumlah aset tidak bergerak seperti kintal dan gedung Pustu diduga telah disertifikat oleh oknum hukum tua terpilih.

”Ya, informasi tersebut bukan baru sekarang. Kejadiannya, telah menyebar sejak periode pertama sebagai hukum tua Desa Teep. Itu semua benar, hanya saja sebagai masyarakat enggan mempertanyakan benar tidaknya aset desa tersebut diambil secara diam-diam oknum TK demi perkaya secara pribadi,” ujar sumber yang enggan sebut namanya.

Lanjut sumber yang mewanti-wanti tak ditulis menjelaskan, bahwa ini bukan lantaran kalah dari pemilihan hukum tua. Namun, karena memang semua masyarakat Desa Teep tahu masalah yang sebenarnya.

Baca juga:  LAKI Minsel Angkat Suara Terkait Bantuan Korban Bencana Abrasi Laut Amurang

”Oleh karena itu, aset desa yang diketahui sejak lama ternyata kuat dugaan telah dibuat sertifikat oleh oknum TK. Bahkan, kalau informasi, sejak oknum TK menjabat hukum tua periode RML-VT dan CEP-SFT waktu itu. Dia juga banyak mengambil aset-aset desa,” tanyanya.

Sementara itu, sumber meminta biar biar jelas wartawan ke kantor ATR/BPN Minsel. Siapa tahu, kalian akan lebih mendapat data akurat soal aset-aset desa yang diduga telah dibuat sertifikat atas nama keluarganya.

”Seandainya demikian, maka tidak tertutup kemungkinan cara-cara seperti ini dipastikan akan meluas ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Kita lihat saja, bahwa kondisi Desa Teep di zaman hukum tua Robert Umpel berjalan aman. Akan tetapi, banyak warga yang kaya lebih kaya, yang miskin tamba miskin. Itu karena, oknum yang terpilih kembali telah mengambil sebagian besar aset desa,” jelas sumber.

Baca juga:  Bupati FDW dan Wabup PYR Menyambut Peserta Tour de North Sulawesi Dalam Rangka HUT ke 61 BSG

Ketua BPD Desa Teep Maxi Katihokang, S.Pd belum berhasil dikonfirmasi terkait isu tidak sedap pasca Pilhut Serentak ini. ”Nanti jo datang kembali, ketua lagi tugas luar. Tapi, nanti kami sampaikan kedatangan wartawan,” ungkap staf desa yang enggan sebut namanya.

Dari informasi yang dirangkum wartawan di Desa Teep menyebut lokasi yang diduga telah disertifikat adakah Pustu dan sejumlah lahan yang ada di sekitar pantai Teep. (ape)

Pos terkait