Soal Eks Hukum Tua Belum Lunasi TGR, APH Silahkan Proses tapi Berkoordinasi Dengan Inspektorat Daerah

indoBRITA, Amurang – Awal Oktober 2022, Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Kabupaten Minahasa Selatan, menggelar sidang dipimpin Ketua Glady NL Kawatu. Sidang atas sejumlah oknum hukum tua yang belum melunasi TGR. Seperti diketahui, sejak 18 Oktober 2022 48 hukum tua telah berakhir masa tugasnya. Tetapi, sekitar 6 eks hukum tua tercatat memiliki hutang yang belum terbayarkan dan mereka itu harus menyetor dengan TGR.

”Ya, saya juga membenarkan bahwa awal Oktober 2022, sukses digelar sidang MPTGR yang dipimpin Sekda Minsel Glady NL Kawatu, SH, M.Si. Dari sidang tersebut menghadirkan sejumlah hukum tua (sekarang eks atau mantan,red) yang belum membayar TGR sebagaimana mereka harus melunasinya,” kata salah satu anggota MPTGR yang meminta namanya tak ditulis.

Menurutnya, dalam sidang tersebut disampaikan, apabila sampai berakhir masa tugas jabatan hukum tua dan belum melunasi TGR, maka pihaknya menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Jadi, APH dipersilahkan memprosesnya namun harus berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah (Irda) Minsel.

Baca juga:  PN Amurang Eksekusi Tanah Kintal di Ranomea, Polres Minsel Jaga Ketat

”Walau diakuinya, eks hukum tua tidak lagi berhubungan dengan pihaknya. Tetapi, lantaran masalah hutang maka mereka masih diberikan kesempatan. Namun demikian, hingga batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan, berarti kami tak lagi bertanggungjawab dengan masalah tersebut. Dengan demikian, APH-lah yang sedianya memproses sesuai aturan yang berlaku,” ujar anggota MPTGR tersebut.

Ditambahkannya lagi, dalam sidang tersebut, Ketua MPTGR Glady NL Kawatu memberi solusi kepada eks hukum tua yang hadir. Apabila belum bisa melunasi, maka kalian wajib menyertakan sertifikat tanah atau bukti lainnya. Tetapi, contoh sertifikat harus lebih besar dari hutang yang harus dibayarkan.

”Solusi tersebut ternyata sampai awal November 2022 ini tak digubris mereka. Berarti, masa tenggang waktu hutang yang harus dibayar sejumlah oknum eks hukum tua tersebut akan dilimpahkan ke APH. Hanya saja, untuk proses hukum tersebut, pihak APH harus berkoordinasi dengan Irda Minsel. Tetapi, pihaknya tak akan mengintervensi mereka. Mereka sendiri kan tak beretikat baik atas hutang-hutang tersebut,” jelasnya.

Baca juga:  Kadiv Humas: Karya Pemenang Mural akan Dilukis di Tiang Jalan Layang Bus Trasnjakarta Depan Mabes Polri

Kesempatan terpisah, Kepala Inspektorat Daerah Hendra Pandeynuwu, SE menyebut ada 6 eks hukum tua yang hingga saat ini belum melunasi TGR mereka. Rata-rata para eks hukum tua akan membayar berjumlah ratusan juta rupiah. ”Ya, kalau mereka tak membayar, sebagaimana aturan bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan ke rana hukum. Bukti, mereka itu bukan mensejahterakan rakyat tapi justru memperkaya diri sendiri sewaktu menjabat. Maka dari itu, kami akan berkonsultasi dengan APH, biar mereka yang menindaknya,” tukas Hendra.

Dari informasi yang dirangkum awak media, 6 eks hukum tua yaitu desa Kilometer Tiga, Picuan Baru, Makasili, Pinasungkulan, Linelean dan Mokobang. (ape)

Pos terkait