Minta Libatkan Masyarakat Papua, PTFI Diminta Bertanggungjawab Soal Lingkungan

indoBRITA, Timika – Keberadaan PT Freeport Indonesia (PT FI) di tanah Papua hampir 55 tahun. Namun demikian, banyak masalah hingga saat ini belum terselesaikan. Akibatnya, masalah demi masalah menimbulkan kecemasan bagi warga Papua pada umumnya. Seperti dikatakan Harun Magal, SH dan Jemy Natkime yang adalah pemilik Hak Ulayat.

”Harusnya, PT Freeport Indonesia harus melibatkan masyarakat Papua dalam segala hal. Pasalnya, keberadaan PTFI sendiri sudah sekitar 55 tahun melakukan berbagai aktifitas di Timika. Tapi pada kenyataannya, masyarakat Papua mengaku tidak serta merta kami mendapat perhatian PTFI,” kata Harun Magal yang dibenarkan Jimy Natkime, ketika menghubungi awak media ini.

Menurut Magal dan Natkime, sekarang muncul masalah baru terkait lingkungan AMDAL dan sosial kemasyarakatan. Sepertinya, tidak akan selesai terkait operasinya kalau tak ada campur tangan masyarakat Papua. Jadi, masyarakat Papua minta ikut dilibatkan dalam pembicaraan mengenai masa depan PTFI dikawasan Timika-Papua. Terlebih lagi soalingkungan AMDAL yang notabena sekarang ramai dibicarakan.

”Sebagai pemilik Hak Ulayat, sesungguhnya sesuai amanah turun-temurun dengan tegas menilai telah terjadi perubahan kondisi. Maka dari itu, fisik lingkungan yang mempengaruhi masyarakat Papua harus diutamakan. Terutama berasal dari Suku Amungme dan Suku Kamoro. Bahwa, kehidupan sosial masyarakat kedua suku itu memburuk karena keberadaan PT Freeport Indonesia. Paranya, soal Amdal yang dampaknya langsung ke daerah Hak Ulayat,” kata Magal dan Natkime.

Baca juga:  Gubernur Olly Targetkan 2020 Pilkada Sukses

Salah satunya juga adalah karena aktivitas pembuangan limbah tambang di tanah adat Amungme ke kawasan tanah adat suku Kamoro. Pembuangan limbah ini mengusik mata pencaharian warga setempat sejak puluhan tahun, hingga saat ini.

“Ya, sebagai pemilik Hak Ulayat yang sesungguhnya sesuai dengan turun-temurun. Tempat tinggal Nenek Moyang kami dan pesan Nenek Moyang kami hingga orang tua sudah lewat masa kepemimpinannya. Ini saatnya untuk Generasi ke 3, menyatakan sikap tegas,” ujar Magal sebutan akrab tokoh pemuda suku Amungme.

Dengan demikian, secara sadar dan tegas kami mengeluarkan 6 poin penyataan sikap untuk diteruskan ke Presdir PT Freeport Indonesia.

Baca juga:  DKP Minsel Kukuhkan Kelompok Nelayan ‘Bobara Ranomea’

1). Kami menolak perpanjangan AMDAL PT.FI dengan alasan tidak pernah ada keterbukaan dan sosialisasi kepada Pemilik Hak Ulayat daerah rencana berdampak langsung.

2). Oknum-oknum Masyarakat Amungme-Kamoro yang asal atas namakan Pemilik Hak Ulayat, yang secara tersembunyi diam-diam menyetujui hingga ikut pembahasan itu tidak sah, karena oknum-oknum itu ilegal.

3). Kinerja dari pada Pimpinan Community serta sasarannya Gagal selama ini, karena setiap kali bicara AMDAL maupun persoalan tidak pernah sosialisasi kepada publik serta Pemilik Hak ulayat.

4). Kinerja dari pada oknum-oknum Clo/Community kesan buruk maun tindakan main hakim sendiri.

5). Tidak boleh buang Wes/limbah di Kampung Nosolanop

6). Kami Pemilik Hak Ulayat meminta Advokasi baik dari LSM serta WALHI memperhatikan peduli Lingkungan, LBH maupun KOMNAS HAM RI meninjau kembali Proses perpanjangan Amdal PTFI.

“Oleh sebab itu kami minta dan memohon kepada Menteri KLH RI serta Bapak Presiden RI untuk segera mengklarifikasi ulang proses perpanjangan Amdal PTFI,” tegas Magal yang diaminkan Natkime. (*/ape)

Pos terkait