Sidang Mediasi Objek Batu Dinding Buyungon Tertunda Karena Majelis Hakim Lagi Tugas Negara

indoBRITA, Amurang – Pengadilan Negeri Amurang, Rabu (9/11/2022) kembali menjadwalkan sidang kasus Perkara melawan hukum nomor perkara 164/Pdt.G/2022/PN Amr. Sidang dengan agenda mediasi para pihak. Tetapi, sayangnya sidang saat itu tertunda karena para hakim sedang dalam tugas negara di Bandung. Namun ditetapkan tanggal 23 November 2022 mendatang.

Seperti diketahui, sebelumnya sidang perdana yang digelar Kamis, (20/10/2022) lalu terjadi penundaan, dikarenakan tergugat III atas nama Ronald Korompis dan Camat Amurang selaku PPATS tergugat II tidak hadir dalam persidangan.

Tertundanya sidang kali ini atau yang kedua kalinya dikarenakan Majelis Hakim yang menangani kasus perkara ini dan juga Ketua PN Amurang sedang menjalankan tugas negara diluar Kota. Selain itu juga Lurah Buyungon selaku turut tergugat I mangkir dalam pemanggilan sidang kali ini.

Karena terjadi sebab akibat ditundanya sidang kedua ini. Maka sidang agenda mediasi para pihak akan digelar kembali tanggal 23 November 2022 mendatang.

“Karena beliau menjalankan tugas negara dalam mengikuti pelatihan diluar kota hingga tanggal 17 November nanti. Maka sidang tertunda dan akan digelar kembali pada tanggal 23 November 2022,” ujar Dedy SH selaku panitera muda pidana PN Amurang.

Dedy menambahkan untuk pihak penggugat dan tergugat yang hadir saat ini. Diharap agar supaya hadir di sidang berikutnya tanggal 23 November 2022 mendatang.

“Untuk pihak penggugat yang dihadiri kuasa hukumnya dan pihak tergugat I, II, III, IV dan V  yang dihadirkan seorang pengacara. Juga, maka diharapkan hadir di persidangan berikutnya. Penyampaian ini sekaligus merupakan undangan sidang. Termasuk yang tidak hadir saat ini dan turut tergugat II Camat Amurang,” jelas Dedy.

Ditempat terpisah, salah satu kuasa hukum penggugat ketika dikonfirmasi saat memasuki mediasi apa yang menjadi harapannya.

“Tentunya di mediasi nantinya ada titik temu. Pada prinsipnya kalau digunakan untuk kepentingan umum dan pribadi, kita memiliki sertifikat. Maka akan diupayakan minta ganti rugi,” ungkap Jemmy Mokoagow SH. CLH. MH.

Baca juga:  LMI Peduli Kasih di Wawontulap, Beda Rumah Tete Wester Tahendung

Mokoagow menambahkan terkait bukti kepemilikan AJB yang dimiliki pihak tergugat. Maka pihaknya akan mendalilkan, karena pengugat adalah sah selaku pemilik lahan. Ini berdasarkan memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan Kantor ATR/BPN Minsel.

“Jadi segala tindakan pematangan lahan oleh tergugat itu sudah merugikan penggugat. Makanya ada tuntutan ganti rugi disitu. Adapun nantinya tergugat bersih keras mempunyai kepemilikan bukti AJB, maka perlu diingat munculnya AJB itu harus ada alasan dan AJB (akte jual beli) ini berdasarkan apa. Makanya, alasan-alasan itu harus diuji kembali. Nah, sedangkan pihak penggugat memiliki sertifikat hak milik (SHM),”pungkasnya.

Berharap mediasi ini ada titik temu dan ada kesepakatan kedua belah pihak. Agar kasus perkara ini tidak berlarut larut lama.

“Segala sesuatu didalamnya baik gugatan dalam bentuk rupiah atau sisi materi, itupun dikembalikan oleh pertimbangan Majelis Hakim. Ataukah dikabulkan seluruhnya atau sebagian nanti dilihat diputusan akhir saja,” harapnya.

Diketahui sebelumnya dalam Persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim diantaranya, Hakim ketua Antonie S. Mona, SH didampinggi dua hakim anggota yakni Muhammad Sabil Ryandika, SH MH dan Swanti N. Siboro, SH. Sedangkan Panitera Pengganti adalah Gebriella J. Pondaag, SH.

Pihak Penggugat bernama Jacoba Mamangkey adalah sah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan  Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas 37.845 M2, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00701.

Para tergugat diajukan kepada
Stevie Wongkar selaku tergugat I kemudian Riedel Joyke Wongkar tergugat II, Ronald Korompis tergugat III, Weliam Lelengboto tergugat IV dan Marlin Lengkong tergugat V. Dan turut terugat I Lurah Buyungon dan tergugat II Camat Amurang selaku PPATS.

Baca juga:  Tiga Hari Sejak ETLE Diberlakukan, 3000-an Pelanggaran Tertangkap Kamera Pengawas

Bagian didalam gugatannya, diantaranya, menyatakan perbuatan tergugat IV dan tergugat V yang mengklaim objek sengketa adalah miliknya. Kemudian mengalihkan kepada tergugat III serta digunakan oleh tergugat I dan tergugat II untuk masuk dan merusak tanah dan tanaman diatas objek sengketa, merupakan melawan hukum.

Dan menyatakan secara hukum
surat keterangan kepemilikan tanah nomor (tanpa nomor)/SkKT/01/IX/2017 tanpa tanggal bulan September 2017 atas nama tergugat IV yang diterbitkan turut tergugat I.

Surat keterangan kepemilikan tanah nomor (tanpa nomor)/SkKT/01/IX/2017 tanpa tanggal bulan September 2017 atas nama tergugat V yang diterbitkan turut tergugat I. Adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Juga menyatakan secara hukum
Akta Jual Beli (AJB) nomor 12/2021 tanggal 12 April 2021 antara tergugat IV selaku penjual dengan tergugat III selaku pembeli yang dibuat dihadapan turut tergugat II selaku PPATS.

Akta jual beli nomor 13/2021 tanggal 12 April 2021 antara tergugat V selaku penjual dengan tergugat III selaku pembeli yang dibuat dihadapan turut tergugat II
selaku PPATS. Adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Serta menghukum tergugat I, II, III, IV dan tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian materil secara tunai dan seketika kepada penggugat akibat pengerusakan lahan dan tanaman milik penggungat sebesar 2.442.250.000, serta membayar ganti kerugian Imateriil Rp 1.000.000.000

Menghukum tergugat I dan II atau siapa saja yang turut serta atau mendapat hak dari tergugat III untuk menghentikan segala kegiatan dan mengembalikan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan semula.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walapun ada verzet banding maupun kasasi.

Menghukum tergugat I, II, III, IV dan tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

Subsidair apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono). (*/ape)

Pos terkait