Proyek Rp2 Triliun di Pesisir Malalayang Terus Berlanjut, Pemprov: Investasi Berdampak Baik ke Masyarakat

indoBRITA, Manado – Setelah mengantongi izin, pekerjaan mega proyek berbandrol Rp2 triliun di pesisir Pantai Malalayang, Kota Manado, terus berlanjut.

Kepastian tersebut diungkapkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), dalam hal ini Asisten III Fransiscus Manumpil.

Bacaan Lainnya

“Proyeknya tetap berjalan. Itu sudah mengantongi izin yang jelas sesuai aturannya, termasuk reklamasi,” kata Manumpil usai memimpin sosialisasi di lokasi pembangunan proyek tersebut, Kamis (10/11/2022).

Dalam sosialiasi ini, hadir juga instansi-instansi terkait Pemprov Sulut, kepolisian, termasuk pihak perusahaan PT TJ Silfanus selaku pemilik mega proyek tersebut serta masyarakat setempat.

“Tadi kita berikan penjelasan ke masyarakat terkait proses investasi ini. Dampak baiknya juga akan dirasakan masyarakat dan daerah. Pemprov Sulut sangat menjamin masuknya investasi, karena ini juga akan membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja untuk masyarakat sendiri,” jelas Manumpil.

Baca juga:  Humiang: Tidak Ada Eksekusi, tapi Penertiban

Ia pun menegaskan pelaksanaan proyek tersebut tidak perlu dilakukan ganti rugi lahan/kompensasi dari pihak perusahaan ke masyarakat, karena kawasan tersebut milik negara.

Begitu juga terkait banjir dan kebisingan itu sesuai kajian Analisa Dampak Lingkungan( Amdal).

“Pihak perusahaan sudah mengikuti setiap proses untuk mendapatkan izinnya. Saat ini, izinnya sudah dikantongi dan tidak ada hambatan lagi untuk melakukan pekerjaan pembangunan,” terangnya.

Meski begitu, Manumpil mengakui ada permintaan masyarakat untuk membangun tambatan perahu yang siap ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan.

“Pihak pengembang siap membangun tambatan perahu untuk masyarakat,” ujarnya, sembari menyebut sosialisasi dilakukan untuk memfasilitasi sejumlah masyarakat yang menolak dengan pihak perusahaan.

Hal yang sama disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Provinsi Sulut, Syaloom Korompis.

Baca juga:  Temui Sekretaris Kabinet, Gubernur Olly Perjuangkan Nasib Petani Sulut

Ia menjelaskan, sosialisasi yang dilakukan sama seperti sosialisasi sebelumnya.

“Kita jelaskan soal investasi dari PT TJ Silfanus yang sudah mengantongi izin. Sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi, tapi karena ada penolakan dari sejumlah masyarakat, maka sosialisasi ini kembali dilakukan,” ujarnya.

Korompis menjelaskan pihaknya tetap akan mengawal jalannya investasi tersebut, termasuk pelaksanaan pembangunan.

“Kita jamin, tapi kita juga kawal dan awasi. Intinya kegiatan pembangunan tetap berjalan sesuai perizinan yang dikantongi. Pemprov Sulut sangat menjamin iklim investasi di daerah ini,” tandasnya.

Sekedar diketahui, PT TJ Silfanus akan membangun Hotel Bintang Lima di pesisir Malalayang, dan akan membuat kawasan terlihat elit seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta.

Ini akan berdampak baik terutama meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi warga lokal.(sco/*)

Pos terkait