Warga Lapor Oknum Hukum Tua Sondaken ke Polres Minsel Akibat Bongkar Rumah

indoBRITA, Amuràng – Oknum Hukum Tua Desa Sondaken, Kecamatan Tatapaan, berinisial FR dilaporkan ke Pihak Aparat Hukum (APH) dalam hal ini Polres Minsel oleh warganya sendiri. Laporan warga, karena telah merusak dan membongkar rumah milik warga. Parahnya lagi, oknum Hukum Tua justru menyewa pendukungnya untuk membongkar rumah tersebut.

Berawal kejadian pembongkaran sekaligus pengerusakan sebuah bangunan rumah kayu di desa Sondaken, jaga IV Rabu, 09 November 2022, pukul 10:40 waktu setempat. Itu dilakukan oknum FR bersama sejumlah warga yang diperintahnya.

Ventje Dumais (VD) adalah pemilik rumah dan tanah yang dibongkar tersebut. VD adalah merupakan ahli waris lahan tersebut, pada saat kejadian dirinya sempat melarang dan memperingatkan agar jangan  melakukan hal tersebut. Kalau tidak berhenti maka akan dilapor ke pihak APH. Pernyataan santun tersebut disampaikan VD kepada FR, karena masih menghargai oknum FR sebagai hukumtua terpilih saat ini. Akan tetapi,  disayangkan perilaku oknum FR dan sejumlah warga terus melakukan aksinya hingga bangunan itu rata tanah.

Lebih jauh lagi VD menjelaskan, bahwa lahan tersebut milik peninggalan orang tuanya atas nama Dumais Wungo. Dan jatuhlah ketangannya sebagai anak sekaligus ahli waris.

Kemudian lahan tersebut sudah beberapa kali dipinjamkan ke warga. Dan peminjam terakhir bernama Ibu Tin dalam Keluarga Pleto Pananggung.

Pada tahun 2019 kemarin, anak dari ibu Tin bernama Ramli Ladamarah (RL) yang tinggal sama-sama dirumah tersebut melakukan transaksi tukar lahan. Transaksinya dengan lahan yang berada di jaga 1 milik oknum FR.

Baca juga:  Senator SBANL Didaulat Masuk dalam Struktur Alkel DPD RI

Sewaktu lahan itu terjadi tukar menukar antara RL dengan oknum FR. FR sendiri belum sebagai hukum tua, bahkan sempat menjadi masalah dan diurus oleh pemerintah desa. Menariknya, dalam pengurusannya terjadi 4 kali surat panggilan. Namun, waktu itu oknum FR tak pernah datang di kantor desa.

Terkait surat panggilan itu, terjadi dua kali pertemuan antara VD dan oknum FR. Menurut VD, dalam pertemuan tersebut dirinya menunjukan bukti surat putusan pengadilan. Intinya lahan itu milik keluarga besarnya, dikeluarkan pada dasar kekuatan hukum tanggal 22 April 1996. Selain itu ada bukti surat kepemilikan dikeluarkan Pemdes 17 Januari 1994 oleh kepala desa J Ontoh.

Sedangkan bukti yang dimiliki oknum FR hanya bukti surat keterangan Penukaran dengan RL. Dan surat tersebut diketahui oleh penjabat hukum tua saat itu Stevan Lintjewas, dibuat tanggal 17 Januari 2019 lalu.

“Dari dua kali pertemuan itu, hasilnya dilihat dasar bukti-bukti oknum FR sudah jelas tidak kuat. Justru saat ini ketika dia terpilih hukum tua, dia bertindak dengan semena-mena atas lahan dan bangunan rumah kayu tersebut. Makanya, saya tahu hukum dan tahu hormat, serta memilik bukti kepemilikan, saya melapor kepada Polres Minsel agar kiranya menindak lanjuti kasus ini.

Sementara itu ditempat terpisah oknum FR menyebut, bahwa lahan tersebut bukan objek atau status tanah yang dimaksud dalam keputusan pengadilan.

Baca juga:  Wujudkan Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat, Polres Minsel Gelar Strong Point

“Saya berhak membongkar bangunan rumah itu dan akan mendudukinya. Karena, saya memiliki surat tukar lahan dengan saudara RL. Selain itu, objek lahan yang dipermasalakan oleh VD itu dari surat keputusan pengadilan bukan objek lahan tersebut. Makanya, saya bertindak membongkarnya dan saya segera akan membangun bangunan dilahan itu. Karena miliknya juga,” ujar hukum tua FR.

FR menambahkan bahwa pihak VD menakut nakuti dengan keputusan pengadilan tersebut. Padahal bagian dari objek tersebut sudah terjual.

“Saya hanya minta kejelasan hukum secepatnya. Karena saya ikut pembagunan rumah Mapalus. Karena bahan material bangunan sudah ada jangan menghalangi orang akan membangun,” terang FR

FR mengingatkan bahwa dirinya lahir di Sondaken dan sudah setengah abad. Jadi, jelas dan tahu persis desa ini. Dan lahan tersebut ada masalah tahun 1992 antara Dumais dan Mini Jacob. Yang mana keluarga Mini Jacob adalah keluarga besar mama adiknya.

Intinya, FR minta kejelasan hukum. Tetaoi, jikalau kejelasan hukum lahan tersebut milik VD. Maka lahan yang saya tukar dengan RL akan diambilnya kembali.

“Jadi kami hanya minta apa sanksi jika dia memperalat hasil keputusan pengadilan itu disalah artikan. Dan menjadi senjata, padahal objeknya salah. Sehingga mengambil lahan orang yaitu sekarang menjadi milik kami. Tetapi kejelasan hukum nantinya keperpihakan pada VD. Maka saya akan menarik lahannya kembali dari RL,” ungkap hukum tua yang belum lama dilantik Bupati. (*/ape)

Pos terkait