Tim AMPD Wakan Pertanyakan Kinerja Kajari Minsel dan Inspektorat Daerah

indoBRITA, Amurang – Personil Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) Desa Wakan, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Alfred Kandey alias Allo mulai buka suara, soal dugaan Penyalagunaan Dana Desa (Dandes) yang dilakukan mantan Oknum Hukum Tua.

Adapun pihak AMPD sudah melaporkan kasus tersebut yaitu soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (Dandes) 2020. Namun, diduga oknum mantan kumtua mengurangi jumlah penerima keluarga manfaat (PKM). Tetapi, justru dialihkan ke fisik pekerjaan. Dan satu lagi dilaporkan kasus dugaan Mark Up tahun 2018-2019 yaitu pembangunan MCK jamban senilai Rp 49 juta dan pengadaan lampu senilai Rp 50 juta, langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

“Karena sudah dipenghujung tahun 2022, belum ada kepastian penangganan. Maka kami mendatanggi kembali pihak Kejari Minsel di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang beberapa waktu lalu sambil meminta kejelasan atas kasus laporan AMPD,” ujar Alfred Kandey.

Menurut Kandey, saat pertemuannya ke sekian kalinya. Kajari Minsel melalui petugas akan memanggil oknum yang bersangkutan di akhir bulan November tahun 2022. Namun disayangkan itupun belum terlaksana hingga diawal Desember 2022.

Baca juga:  Tindaklanjuti Keluhan Warga Soal Bansos di Medsos, Dua Assisten Turun ke Tiga Kelurahan

Akhirnya AMPD mendatanggi kembali ke Kejaksaan Negeri Minsel sambil menanyakan kenapa tidak terjadi pemanggilan tersebut. Bahwa, kedatangan kami hanya untuk meminta janjinya kepada AMPD.

“Justru saya di arahkan pihak Kajari Minsel untuk terlebih dahulu mendatangi kantor Inspektorat Minsel. Ketika saya ke Inspektorat Minsel, disana petugas menyarankan saya dengan rekan-rekan lainya agar menunggu persoalan ini sampai akhir tahun atau sampai awal tahun 2023. Dan pastinya, menurut pihak Inspektorat akan ada jawaban buat oknum tersebut atas dugaan pelanggaran yang ia perbuat. Jika terbukti maka berkas-berkasnya akan dikirim ke pihak Kajari Minsel,”ujar Alfred meniruhkan petugas Inspektorat.

Alfred menambahkan, pihak Inspektorat menyuruh menunggu pihaknya. Karena pihak Inspektorat juga menunggu Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terakhir dari oknum kumtua tersebut pada saat masih aktif sebagai hukum tua.

Baca juga:  Polda Sulut Laksanakan Wasrik Tahap II

“Sepengetahuan kami, kemugkinan besar LPJ mantan Kumtua tersebut terhadap pejabat hukum tua sekarang belum diserah terimakan. Hanya saja serah terima jabatan yang sudah dilaksanakan karena oknum kumtua tersebut berakhir sebagai kumtua divinitif tanggal 17 Oktober 2022 lalu,” jelas Alfred kepada media ini melalui sambungan telephone selulernya.

Pihak AMPD berharap kasus ini seharusnya sudah terselesaikan. Karena menurut bukti-bukti laporan dugaan yang mereka miliki sangat jelas.

“Harapan kami pihak kejaksaan dan Inspektorat segera tuntaskan masalah ini. Dan kami seyakin yakinnya masalah ini bukan hanya terjadi di desa kami saja. Tetapi masih ada desa lainnya di Minsel ikut melakukan korupsi. Dan AMPD meminta ketegasan APH untuk menuntaskan persoalan kerugian uang negara ini. Agar di Minsel bersih dari korupsi uang negara,” tegas Alfred yang diaminkan rekan-rekan AMPD lainnya.

(ape)

Pos terkait