Warning! Hukum Tua dan Perangkat Desa di Minsel, Jangan Coba-coba Lakukan Korupsi

indoBRITA, Amurang – Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Budi Hartono, SH M. Hum diwakili Kepala Seksi Intelijen Aldy Slesviqtor Hermon, SH MH mewarning hukum tua dan perangkat desa di Minsel lakukan korupsi. Pasalnya, saat menjadi narasumber di Bimbingan Teknis (Bimtek) di Sutanraja Hotel Amurang menyebut bahwa siapapun dia langsung diproses.

”Soal laporan dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Minsel, tahun 2021 terdapat 5 kasus. Bahkan, terdapat satu oknum hukum tua terjerat dan telah berada dalam sel tahanan. Sedangkan tahun 2022, terdapat 7 kasus yang sama. Hanya saja, dari laporan masyarakat belum ada yang jadi tuntutan. Sebab, masih dalam penyelidikan dan penyidikan,” kata Kasi Intel Aldy.

Lanjut Aldy, seperti diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Minsel, khusus seksi intelijen akan lakukan pencegahan tindak pidana. Bahwa, semua laporan masyarakat awalnya masuk di seksi intelijen. Jadi, yang lebih dulu mengetahui adalah seksi intelijen.

Baca juga:  Pasukan BKO Pam TPS Kembali ke Polda Sulut, Kaopsda: Terima Kasih, Pilkada Berlangsung Sehat dan Damai

”Ya, laporan apapun dari masyarakat tentunya harus diketahui seksi intelijen. Bahwa, laporan masyarakat dari tahun 2021 hingga 2022 akan ditindaklanjuti juga. Harapannya, tahun 2023 tidak ada laporan soal dugaan korupsi DD. Jadi, warningnya hukum tua baru dan perangkat desa baru untuk terus belajar dan belajar. Agar tidak ada laporan dan berjalan dengan baik,” ungkap Kasi Aldy.

Selain itu, prinsipnya hukum tua atau perangkat desa tahunya kejaksaan adalah penuntut umum. Benar! Namun, Kejaksaan juga adalah penyelidikan dan penyidikan dalam hal tindak pidana tertentu.

”Nah, tadi bicara soal kejaksaan. Padahal, kepolisian juga kewenangannya sama dengan kejaksaan yaitu penyelidikan dan penyidikan. Tetapi, nantinya lagi masuk penuntutan ke kejaksaan negeri. Selain itu, ada lagi yang fungsinya sama diatas yaitu KPK. Oleh sebab itu, jangan ada oknum hukum tua atau perangkat desa melakukan dugaan korupsi. Sebab, baik kejaksaan, kepolisian atau KPK melakukan hal sesuai aturan,” jelasnya.

Baca juga:  Pengelolaan Dana Desa, Dirkrimsus Ingatkan Camat dan Kumtua Harus Trasparan

Dari amatan awak media, rata-rata hukum tua baru juga penjabat hukum tua serta perangkat desa mengaku bingung. Tetapi, kami mendapat materi dan pengalaman yang baik. Semoga, setelah kita mengikuti bimtek ini tak ada kasus korupsi yang terjerat oleh oknum hukum tua atau perangkat desa.

Hadir Asisten I Drs Benny Lumingkewas, Kepala Dinas PMD Minsel Drs Efer Poluakan, para kepala bidang di PMD Minsel serta panitia bimtek.

(ape)

Pos terkait