Perceraian di Minsel Terjadi Kenaikan Tahun 2022, PN Amurang: Sangat Merisaukan?

indoBRITA, Amurang – Kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak atau percabulan antara tahun 2021/2022 terjadi kenaikan. Sama halnya kasus perkara perceraian serta kasus dispensasi nikah atau pernikahan usia dini dalam perbandingan antara tahun 2021/2022 yang di tangani Pengadilan Negeri (PN) Amurang sangat merisaukan.

Untuk melihat bagaimana tidak merisaukan, bisa kita lihat data yang ada. Tahun 2021 diantaranya, tindak pidana kasus kekerasan terhadap anak termasuk seksualitas. Didalamnya atau percabulan yang dilakukan orang dewasa tercatat sebanyak 24 perkara. Dan yang dilakukan sesama anak pasangan dibawah umur ada 2 perkara. Jadi total korban anak sebanyak 26 perkara.

Sementara tahun 2022, tindak pidana kasus kekerasan terhadap anak termasuk seksualitas atau percabulan yang dilakukan orang dewasa tercatat sebanyak 36 perkara. Dan yang dilakukan sesama anak pasangan dibawah umur ada 8 perkara. Jadi total korban anak sebanyak 44 perkara.

Olehnya, terjadi kenaikan sekitar 50 persen dari tahun 2021 dengan 2022. Hal tersebut, soal tindak pidana kasus kekerasan terhadap anak jelas terjadi kenaikan terbesar.

Wakil Ketua PN Amurang Anthoni S. Mona, SH ketika berbincang dengan sejumlah wartawan diruang tunggu mengakuinya, apa yang terjadi benar adanya. ”Ya, itu semua benar. Olehnya, kenaikan tersebut jangan dianggap sudah rusak. Atau suatu cerminan yang negatif,” kata Mona.

Menurut Mona, kenaikan terjadi karena banyaknya indikator antara lain. Karena masyarakat lebih cenderung tahu soal hukum. Justru dengan tahu hukum maka masyarakat ketika mengalami suatu perkara atau kejadian tidak main hakim sendiri. Atau mengambil suatu keputusan diluar hukum, makanya karena tahu hukum disinilah kesadaran masyarakat untuk melakukan jalur hukum.

Baca juga:  Kadis Perpustakaan Gorut: Dokumennya Saya Belum Terima

Dikatakannya, selain indikator masyarakat tahu hukum. Atau, ada lagi salah dari tata prilaku masyarakat. Ataukah, dari orang tua yang salah. Bisa juga karena kehidupan anak muda yang melampaui batas.

“Namun demikian, paling kuat kalau ada norma adat serta agama yang luntur. Paranya, seperti pengawasan guru dan orang tua sangat kurang,” ungkap Mona yang juga selaku corong humas PN Amurang.

Namun demikian, apa yang terjadi semuanya harus ada penelitian. Namun sayangnya, PN Amurang tidak memiliki kewenangan dalam hal penelitian. ”Hanya saja melakukan pemutusan setiap perkara. Mona menjelaskan, terjadinya peningkatan bukan berarti penegasan hukum tidak berhasil. Atau tidak memberi efek jerah. Justru sebaliknya, hukum harus tegakkan dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu data kasus perceraian ditahun 2021 sebanyak 176 perkara dan penangganan Dispensasi Kawin atau perkawinan usia dini sebanyak 125 perkara.

Sedangkan tahun 2022 kasus perceraian meningkat menjadi 209 perkara. Begitu juga ada peningkatan penangganan Dispensasi Kawin menjadi 159 perkara.

Tamba Mona, penanganan kasus perceraian dan Dispensasi Kawin (Kambin) atau pengesahan perkawinan usia dini. Perkara ini merupakan sosiologis ibarat ‘setali mata uang’. Artinya, satu dengan lainnya saling mempengaruhi.

”Tindak pidana yang saling mempengaruhi, contoh hal kasus narkotika itu balans dengan tindak pidana pencurian. Biasanya oknum pelaku narkoba yang ketagihan, saat tidak mempunyai uang, tanpa disadari langsung melakukan pencurian,” ucapnya.

Baca juga:  Kapolda Sulut Tinjau Vaksinasi Serentak di SD Negeri 69 Manado

Sementara itu, soal cabul balans dengan Kambin. Dispensasi kambin ini adalah orang-orang yang dapat menyelesaikan perkara percabulan terhadap anak melalui jalan kekeluargaan.

Dengan demikian, menurut Mona dispensasi kawin sesuai Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, adalah untuk menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak. Asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia. Asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

”Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Serta meningkatkan tanggung jawab orang tua, dalam rangka pencegahan perkawinan anak usia dini,” tegasnya keras.

Ditambahkannya, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

“Makna Dispensasi Kawin adalah, pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan,” urai Mona lagi.

(ape)

Pos terkait