Melalui LBH PK Waskita, Junus dan Tampemawa Resmi Gugat KTUN No.AHU.0002010.AH.01.08 Tahun 2022

indoBRITA, Jakarta – Ketua Umum DPP Perkumpulan KKK Ayub Junus didampingi Sekjen Yahya Donny Tampemawa menepati janji akan mem-PTUN-kan KTUN yang dikeluarkan Dirjen AHU Kemenkumham. Pasalnya, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terjadi masalah administrasi.

”Ya, sebagaimana janji kami bahwa DPP Perkumpulan KKK akan mem-PTUN-kan KTUN yang dikeluarkan Dirjen AHU. Melalui Kantor LBH PK Waskita, kami berdua menggugat KTUN melalui Dirjen AHU,” kata Junus yang dibenarkan Tampemawa.

Menurut Junus dan Tampemawa, upaya hukum lewat PTUN Jakarta atas KTUN yang dikeluarkan Dirjen AHU Kemenkumham RI tentang Persetujuan Perubahan Data Organisasi Nomor. AHU.0002010.AH.01.08 Tahun 2022.

”Laporan dengan objek sengketa tersebut yaitu upaya menghentikan perdebatan panjang dengan cara menguji keabsahan dari produk hukum Dirjen AHU. Gugatan dimaksud, dimana telah terjadi masalah administrasi dalam proses permohonan yang sengaja dan melawan hukum,” kata Junus dan Tampemawa.

Baca juga:  Timsus Polsek Langowan Amankan Pelaku Kekerasan Terhadap Wanita Hamil

Selain itu, Junus dan Tampemawa menjelaskan gugatan PTUN Jakarta dalam rangka menghentikan perdebatan dikalangan masyarakat Kawanua.

”Maka, melihat apa yang akan terjadi. Kami DPP Perkumpulan KKK datang dan mengujinya melalui PTUN Jakarta. Ya, kami tidak sedang menjatuhkan pihak lain ataupun berambisi. Bahwa, kami hanya mau proses berorganisasi harus dilakukan secara santun, baik dan benar,” tegas ketum yang sehari-hari sebagai Konsul Jenderal Kehormatan/Duta Negara Latvia.

Secara khusus, Yahya Donny Tampemawa, S.Pd, SH yang juga putra terbaik Minahasa Selatan menjelaskan, bahwa inti dari gugatan ke PTUN Jakarta terkait KTUN adalah tidak tepat sasaran.

Baca juga:  Penikaman di depan Gereja Advent Paal Dua, Berhasil Dibekuk Resmob Tikala

”Maka dari itu, Senin (27/3/2023) melalui tim kuasa hukum LBH PK Waskita, telah resmi mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta. Bahwa, gugatan terkait objek sengketa adalah KTUN Nomor AHU-0002010.AH.01.08 Tahun 2022. Bahwa inti dari gugatan diatas, kami tak akan diam dan memperjuangkan masyarakat Kawanua dimanapun berada,” pungkas Yahya Donny yang sehari-harinya berprofesi sebagai advokat dan GM disalah satu mall terbesar di Jakarta.

(andries)

Pos terkait