I Negah Purwayana Punya SHM di Atas Lahan Milik Negara

indoBRITA.co, Manado — Terkait aset Negara berupa lahan persawahan di Desa Mopuya, Kecamatan Dumoga Utara yang secara gamblang di klaim milik mantan Legislator Bolmong I Nengah Purwayana patut dibuktikan.

Sebelumnya, salah satu narasumber jelas dari pihak PUPR menyebutkan, lahan persawahan yang terletak di desa Mopuya tersebut bersertifikat tahun 90an, atas nama Dinas Pekerjaan Umum yang sekarang beralih menjadi Balai Sungai. Namun anehnya I Nengah Purwayana juga mengklaim mengantongi sertifikat, tetapi dengan tahun yang lebih muda, yakni tahun 2008.

Dari hasil penelusuran media ini, awal mula adanya lahan-lahan pertanian tersebut, ketika Dinas PU membeli berapa lahan dari warga pada tahun 80an untuk keperluan perluasan, itu berbarengan dengan pembuatan Bendungan Toraut dan Bendungan Kosinggolan.

Kepemilikan ganda atas lahan tersebut diketahui sekitaran tahun 2018, dimana pihak Balai Sungai melalui tim dari bidang Barang Milik Negara (BMN) melakukan pendataan ulang aset-aset milik Balai di daerah Bolmong. Saat tim melakukan pendataan, ditemukanlah aset berupa beberapa bidang persawahan yang berada di Desa Mopuya, namun ada informasi bahwa lahan tersebut sudah dikuasai I Nengah Purwayana.

Baca juga:  Pemkot Bitung Kembali Gelar Pelantikan Pejabat, Ini Daftarnya

Diduga kuat ada kongkalingkong antara orang dalam pihak Balai Sungai dengan  I Negah Purwayana untuk menghilangkan bukti-bukti atas tanah yang merupakan aset Negara. Tentunya ada deal-to-deal harga.

I Nengah Sukarma yang merupakan  mantan legislator bolmong beberapa waktu yang lalu mengatakan, sebelum dia membeli lahan tersebut sudah bersertifikat hak milik (SHM) pada tahun 2008 dari seseorang bernama Sumo, diketahui Almarhum Sumo merupakan orang dalam atau bekerja di Kementerian PU. Kemudian pada keterangan lainnya  I Nengah Purwayana mengatakan, kalau sebelum dia memiliki SHM dia terlebih dahulu mengatongi Akta Jual Beli (AJB)

Baca juga:  Olly Dondokambey Support Hadirnya Pesantren Internasional di BMR

Polemik atas lahan tersebut memantik perhatian publik, tidak tanggung-tanggung LSM LP2KKNP melalui Ketua Umum Stenly Sendouw angkat bicara, menurutnya ada yang tidak beres dalam masalah ini.
“kok bisa-bisanya dapat diterbitkan sertifikat diatas sertifikat, kemungkinan ini sudah disetting untuk kepentingan segelintir orang yang secara bersama-sama menghilangkan barang milik negara demi memperkaya diri. Ini masuk unsur pidana, diduga ada unsur pemalsuan dokumen. Kami tidak akan berhenti mencari kebenaran atas hal ini, mengingat aset atau barang milik negara harus kita perjuangkan kembali ke negara.
(Irv)

Pos terkait