indoBRITA, Manado – Konferensi Daerah (Konferda) Pro Jokowi (PROJO) Sulawesi Utara, Kamis (22/6/2023) sukses digelar di Hotel Luwansa, Jln Pomorow, Kota Manado. Dan DPC Projo Kabupaten Minahasa Selatan hadir sekaligus mempertanyakan beberapa masalah yang terjadi di Minsel.
Ketua DPC Projo 08 Minsel Pdt Sem Benard Runtuwene, S. Th dalam kesempatan menyampaikan pandangan terkait yang terjadi di Minahasa Selatan. ”Pertama, soal mafia tanah. Kedua, mafia hukum, ketiga pertambangan liar, keempat pelatihan perangkat desa, kelima pemotongan dana desa, keenam konflik antar desa, ketujuh pertanian, kedelapan kelangkaan pupuk, kesembilan harga komoditas cengkih dan kopra. Jadi, 9 pertanyaan disampaikan kepada panitia Konferda Projo sekaligus ditujukan kepada bupati dan wakil bupati Minsel,” kata Pdt Sem.
Menurut Pdt Sem, bahwa momentum peristiwa janggal banyak terjadi diera kepemimpinan FDW-PYR. Tetapi justru, masalah demi masalah tak pernah tuntas. Malahan, kasus mafia tanah sudah masuk kerana hukum.
”Seperti kasus penyerobotan sejumlah oknum pejabat di Kecamatan Amurang dan pengusaha asal Kota Tomohon. Yaitu, kasus penyerobotan tanah sengketa Objek Batu Dinding, Buyungon/Kilometer 3. Mestinya, Batu Dinding memiliki hak milik sah. Tetapi, masalah terjadi lantaran adanya mafia tanah,” ujar Pdt Sem keras.
Selain itu, ada banyak kasus yang terjadi di era bupati FDW dan wakil bupati PYR. Artinya, kasus-kasus yang terjadi justru berbalik arah. Dengan demikian, Projo Minsel yang terbentuk akan terus mengkritisi prilaku kurang sehat terjadi di Minsel.
”Namun demikian, dalam Konferda Projo Sulawesi Utara, harapannya akan ada solusi kedepan. Tetapi, apabila hingga beberapa bulan berjalan tidak ada perubahan mendasar, maka Projo 08 Minsel akan menindaklanjuti hingga jalur hukum,” tegas calon legislatif Partai Gerindra dapil Minsel 2.
Selanjutnya, Pdt Sem mengajak warga Minsel untuk tidak percaya dengan janji-janji kosong yang terjadi dalam rangka tahun politik saat ini. Sebab, tahun politik sekarang banyak kepentingan terjadi.
”Untuk itu, pesannya kepada DPD Projo Sulut untuk bisa meneruskan masalah-masalah yang terjadi di Minsel sampai ke DPP Projo di Jakarta saat Konfernas mendatang. Hal-hal begini harus ada reisasi, agar rakyat yang tak mengenal dengan janji akan tahu makna yang sebenarnya,” tukas putra kelahiran Suluun.
Diakhir pelaksanaan Konferda DPD Projo Sulut, Ketua Vebry Deandra Haryadi, SH menjelaskan, bahwa tindak-lanjut pelaksanaan kegiatan Konferda harus memiliki nuansa berbeda.
”Walau diakui, kita hadir disini untuk memilih pengurus baru Projo Sulut. Tetapi, kehadiran salah satu ormas di Bumi Nyiur Melambai akan selalu kritis. Biar Torang ormas, tetapi kami akan terus kritis dengan pemerintahan dan pembangunan Sulut. Ketua Vebry menilai, semua DPC wajib mengkritisi apa yang terjadi dimasing-masing daerah,” ungkap pengacara handal Sulut ini.
Menariknya, Konferda Projo Sulut dengan kehadiran 11 dari 15 kabupaten/kota se-Sulut juga mendukung Prabowo Subianto Presiden RI 1 tahun 2024. Dan Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden RI.
(ape)
