Budaya sebagai Akar Demokrasi Indonesia

Ignatius Rolly Coun Rorah, M.Pd. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik De La Salle Manado

Demokrasi telah menjadi pilar utama dalam tatanan politik Indonesia sejak era reformasi pada tahun 1998. Namun, untuk memahami esensi demokrasi di Indonesia, kita perlu melihat lebih dalam lagi, melebihi sekadar struktur politik formal. Demokrasi telah menjelma menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan sosial dan politik Indonesia, tidak dapat diabaikan bahwa akarnya yang dalam telah tertanam dalam kebudayaan yang kaya dan beragam dari bangsa ini. Artinya, demokrasi di Indonesia tidak hanya bersumber dari institusi-institusi pemerintahan yang demokratis, tetapi juga memiliki akar yang dalam dalam kebudayaan bangsa. Kebudayaan Indonesia, dengan segala keunikan dan pluralitasnya, telah memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan demokrasi di negara ini. Dari adat istiadat hingga tradisi kebersamaan, setiap unsur kebudayaan telah memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam membentuk karakter demokrasi Indonesia. Artikel ini akan mengulas bagaimana kebudayaan Indonesia telah menjadi landasan kuat bagi perkembangan dan pemeliharaan sistem demokrasi yang berkelanjutan di tengah kompleksitas masyarakat yang heterogen.

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan otoritas berada di tangan rakyat atau warga negara. Konsep ini berasal dari bahasa Yunani, di mana “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti kekuasaan. Dalam demokrasi, keputusan politik dibuat melalui mekanisme yang melibatkan partisipasi aktif dari rakyat, baik langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia memilih untuk menjalankan sistem demokrasi sebagai fondasi utama sistem pemerintahannya. Demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa kemerdekaan, termasuk masa Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi tahun 1998. Sejarah demokrasi di Indonesia menandai perjalanan panjang bangsa ini dalam menemukan bentuk pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat. Sejak masa pra-kolonial hingga saat ini, Indonesia telah mengalami berbagai periode politik yang memengaruhi perkembangan demokrasi di negara ini.

Masa Pra-Kolonial

Di masa pra-kolonial, sebelum kedatangan bangsa Eropa, Indonesia telah memiliki beragam sistem pemerintahan yang bersifat otonom dan demokratis di beberapa wilayah. Sistem pemerintahan adat dan kerajaan-kerajaan nusantara memiliki struktur yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun tidak sepenuhnya mengadopsi konsep demokrasi modern, namun elemen-elemen seperti musyawarah dan gotong royong telah menjadi bagian penting dari kehidupan politik di masa itu.

Baca juga:  Jahya D. A Tampemawa Terpilih Aklamasi Ketua DPD GPPMP 14 Februari 1946 DKI Jakarta

Masa Kolonial

Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penjajahan Belanda membawa sistem kolonial yang otoriter dan menindas, yang mengekang partisipasi politik masyarakat pribumi. Namun, di tengah penindasan tersebut, perjuangan melawan kolonialisme telah memunculkan semangat nasionalisme yang menjadi cikal bakal gerakan kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan Kemerdekaan

Perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi negara ini. Gerakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan para pejuang kemerdekaan lainnya. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal bagi perjuangan menuju negara demokratis yang merdeka. Namun, perjalanan menuju demokrasi yang stabil tidaklah mudah.

Era Orde Lama

Setelah merdeka, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem demokrasi yang stabil. Era Orde Lama, yang ditandai dengan kepemimpinan Soekarno, menghadirkan dinamika politik yang kompleks. Meskipun demokrasi formal ada, namun otoritarianisme politik dan sentralisasi kekuasaan masih menjadi ciri khas pemerintahan pada masa itu.

 

Era Orde Baru

 

Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami pembatasan besar-besaran terhadap kebebasan politik dan sipil. Meskipun di atas kertas Indonesia masih mengklaim sebagai negara demokratis, namun pemerintahan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi kenyataan yang menghantui.

 

Reformasi dan Demokratisasi. Kehadiran Reformasi pada tahun 1998 membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan keinginan politik mereka dengan lebih bebas. Pemilihan umum yang bebas dan adil menjadi ciri khas baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Namun, tantangan besar seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan kekacauan politik tetap menjadi perhatian utama.

Baca juga:  Sesama Virus Jangan Saling Serang

 

Pencapaian dan Tantangan dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga pemerintahan, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan juga pemilihan presiden secara langsung. Beberapa hal sebagai capaian reformasi dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia adalah

 

– Sistem multi-partai: Indonesia telah mengembangkan sistem multi-partai yang memungkinkan pluralisme politik dan representasi yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

– Kebebasan media: Meskipun terdapat pembatasan dan tantangan dalam kebebasan media, namun Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam memperluas ruang bagi kebebasan berekspresi dan akses informasi.

– Pertumbuhan partisipasi politik masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses politik telah meningkat, baik melalui partisipasi dalam pemilihan umum maupun melalui berbagai gerakan sosial dan advokasi.

Seperti yang terjadi di banyak negara, demokrasi Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan menantang seperti:

– Korupsi: Korupsi masih menjadi masalah serius yang menggerus fondasi demokrasi di Indonesia. Korupsi merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan membatasi akses rakyat terhadap pelayanan publik yang adil. Praktik korupsi yang meluas di berbagai tingkat pemerintahan juga telah merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

– Ketidaksetaraan: Ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik masih menjadi tantangan yang signifikan dalam upaya membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, pendidikan, dan kesempatan terus menjadi masalah serius yang menghambat demokrasi. Ketidaksetaraan ini bisa memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi, menyulitkan akses masyarakat terhadap keadilan dan partisipasi politik yang merata.

– Ketegangan politik: Ketegangan politik antarpartai dan antarkelompok masih sering terjadi. Ketegangan politik antarpartai, antarkelompok, dan antarwilayah dapat mengganggu stabilitas politik dan menghambat proses pembuatan keputusan yang efektif. Persaingan politik yang sengit juga dapat menghasilkan polarisasi yang merugikan proses demokratis.***

 

Pos terkait