DPRD Manado Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Wali Kota Tahun 2023

indoBRITA, Manado – DPRD Kota Manado menggelar Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Manado tahun anggaran 2023 di Aula Rapat Paripurna DPRD Kota Manado, Selasa (26/3/2024).

  

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Manado, Noortje Van Bone SPd, bersama Ketua Dra Aaltje Dondokambey, MKes, Apt, dan Adrey Laikun,ST, yang mengatakan, penyampaian LKPJ dilakukan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.


“Dimana pasal 18 Permendagri mengatakan, bahwa LKPJ harus disampaikan pada DPRD satu tahun sekali, paling lambat tiga bulan, setelah berakhirnya tahun anggaran,” kata Van Bone.

Baca juga:  Semarak HUT Proklamasi RI ke-74, Bupati CEP: ‘‘SDM Unggul, Indonesia Maju’’

Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, mewakili wali kota menyampaikan LKPJ, menyebutkan sejumlah realisasi capaian pembangunan daerah, yakni indeks pembangunan manusia tahun 2023 sebesar 81,4 kemudian angka kemiskinan 5,769 persen, angka pengangguran 8,85, pertumbuhan ekonomi 5 persen.


Sedangkan PKP tahun 2023 ada diangka 100,61 persen, kemudian realisasi pelaksanaan program kegiatan 2023, melaksanakan 203 program dan 620 kegiatan dan 1280 sub kegiatan, di 54 perangkat daerah.

Selain menyampaikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan, maka wawali juga menyampaikan realiasi APBD 2023, dari data yang belum diaudit, karena saat sedang dalam pemeriksaan BPK.

“Pendapatan daerah ditargetkan Rp 1.658.241.332.385 dengan rincian, PAD Rp 547.348.475.363 transfer Rp 1.086.675.748.024 lain-lain pendapatan yang sah Rp 24.217.180.998, sedangkan realisasinya adalah Rp 1.526.393.187.000,65 kemudian PAD Rp 400.308.298.622,65 pajak daerah Rp 369.360.680.225,36 retribusi daerah Rp 18.997.375.398, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp 4.970.605.466,” jelasnya.

Baca juga:  Diapresiasi, Pemkot Bitung Gelar Kawin Massal Sepakat

Sedangkan lain-lain PAD yang sah tahun 2023, terealisasi sebesar Rp 15.009.709.523,29 pendapatan transfer pemerintah pusat dan daerah Rp 1.096.417.228.528 serta sejumlah realisasi lainnya, yang semuanya akan dibahas bersama oleh Pansus DPRD.

“Selanjutnya laporan tersebut akan dibahas oleh panitia khusus yang beranggotakan antara lain, Hengky Kawalo, Benny Parasan, Rosalita Manday, Jonas Makawata, Jeane Sumilat, Royke Anter, Cicilia Longdong, Yanthie Kumendong, Diane Roring, Suyanto Yusuf, Calvin Panginda dan Liliane Kahirupan,” tutupnya.(red)

Pos terkait