indoBRITA, Tompasobaru – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar 27 November 2024. Di moment lima tahunan ini, akan ada berbagai persoalan bakal terjadi. Salah satu masalah yang bakal terjadi, seperti di Pemilu 14 Februari 2024. Dimana, banyak bantuan sosial (Bansos) dipastikan disalahgunakan. Melihat hal diatas, Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Minahasa Selatan Frede Aries Massie angkat suara terkait bansos.
”Ya, tak bisa dipungkiri bahwa dimana-mana, soal bansos selalu ada. Kita lihat bersama, moment Pemilu 14 Februari 2024. Bansos jadi sasaran dibagikan kepada masyarakat.Tapi, notabene masyarakat yang memilih calon tertentu. Kalau tidak pilih mereka, dipastikan nama masyarakat dicoret dari berbagai bantuan,” kata Ketua Massie.
Massie juga mempertanyakan, bahwa bansos itu berasal dari APBN. Berarti, bansos tersebut berasal dari pemerintah pusat. Bukan dari APBD Minsel.
”Ternyata, waktu Pemilu 14 Februari 2024, bansos salah sasaran. Bansos berupa beras diantar ke rumah penjabat Hukum Tua atau Kantor Desa. Tetapi, lebih banyak diantar dirumah Penjabat Hukum Tua biar dapat diberikan langsung oleh perangkat desa. Ini jelas miris berlaku di Minahasa Selatan,” ujarnya keras.
Sementara itu, lanjut Massie bahwa pemilu 2024 sudah selesai. Akan tetapi, kita masih akan diperhadapkan dengan Pilkada Serentak 27 November 2024. So pasti, soal bansos akan terjadi kembali.
”Oleh sebab itu, seiring Minsel secara khusus masih dikawal oleh PDIP. Maka, saya minta warga Minsel jangan dibodohi lagi dengan cara-cara diatas. Kalau perlu, kita bongkar dan ambil foto perbuatan PJ hukum tua dan perangkat desa dan diantar ke APH setempat,” jelas Massie.
Fakta, bahwa 167 desa dan 10 kelurahan di 17 kecamatan akan terjadi. Sebagai bukti, Pilcaleg 2024 PDIP unggul dan itu karena permainan kotor mereka.
”Sementara, persiapan Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang, karena belum jelas aturan apakah akan ada penjabat bupati. Maka, dari sekarang kita diminta awasi soal bansos. Mari kita perangi soal bansos, biar tepat sasaran dan bukan kepada orang yang mendukung calon tertentu. Ingat, kita bongkar semua persoalan yang terjadi,” ungkap Massie.
Lanjut putra Tompasobaru yang mantan TNI AL ini menjelaskan, bahwa presiden terpilih adalah H Prabowo Subianto yang tak lain adalah Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya.
”Seperti sambutan di acara buka puasa TKN Prabowo-Gibran belum lama di Jakarta. Penegasannya, bahwa pemerintahan kedepan tak akan kompromi dengan korupsi. Dan saya yakin, di Sulut akan banyak terjerat dengan hukum setelah Prabowo-Gibran dilantik dan mulai kerja,” tegasnya.
Massie menjelaskan lagi, agenda pilkada akan jadi ajang pembagian bantuan Paslon kepala daerah. Itu bila paslonnya adalah kepala daerah yang sementara berjalan.
”Ya, untuk menarik simpati rakyat. Tentu cara apapun akan dilakukan Paslon yang tak lain adalah kepala daerah yang sementara berlanjut. Terkadang, bansos disalahgunakan dalam agenda pilkada,” sebut Massie keras.
Bansos menjadi alat pemenangan Paslon Pilkada, untuk menarik simpati rakyat dan tentunya dengan cara mengintimidasi rakyat.
Ditempat terpisah, Ketua LBH Grasi Sulut Ramli A Mokoginta, SH berpendapat apa yang disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Minsel Frede Aries Massie adalah benar.
”Artinya, pemerintah pusat hentikan bansos sementara waktu. Usulnya, bahwa tidak diberhentikan seterusnya. Tetapi, mengingat warga Indonesia akan menggelar pilkada serentak. Maka, usulnya jangan sampai, bansos justru menjadi alat untuk memenangkan Paslon yang adalah kepala daerah tersebut,” beber Ramli.
Ramli katanya hanya mengusulkan, tapi tidak mengintimidasi kepada warga. Sebaiknya hentikan sementara bansos tersebut. Biar, saat pilkada tidak disalahgunakan sepihak.
”Sebaiknya, Bansos sebelum Pilkada dihentikan. Karena sangat rawan disalahgunakan oleh mereka sebagai pemangku kebijakan, untuk memenangkan Paslon tertentu,” harapnya.
Dengan demikian, baik Massie maupun Ramli meminta kepada Presiden Jokowi atau seandainya Presiden Prabowo Subianto telah dilantik kiranya melihat kerinduan warga di pilkada serentak berjalan baik.
”Maka, usul dua putra terbaik Minsel agar bansos dihentikan sementara sambil tidak digunakan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan sesaat,” papar Massie dan Ramli.
(ape)