Diminta KPK, Inakor Lengkapi Dokumen Pendukung Laporan Dugaan Korupsi Pembangunan Tiga RS Sulut

Ketua Harian DPP Inakor Rolly Wenas di Sekretariat KPK (Foto: dok Inakor)

indoBRITA, Manado-Dewan Pimpinan Pusat Independen Nasional Anti Korupsi (Inakor) kembali menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/6/2024). Kedatangan kali ini untuk melengkapi dokumen pendukung laporan dugaan tindak pidana korupsi refocusing dan realokasi anggaran pembangunan tiga rumah sakit (RS) Sulut.

Kelengkapan dokumen memang diminta KPK setelah sebelumnya menerima laporan dari Inakor. “Kami langsung merespon permintaan KPK dengan membawa dokumen pendukung. Kelengkapan data dan informasi sesuai LP Nomor 025 -517/LP/Ext/DPWSulut/LSM-Inakor/IV/2024,” kata Ketua Inakor Sulut yang juga menjabat Ketua Harian DPP Inakor, Rolly Wenas saat menghubungi media ini, Jumat (7/6/2024).

Bacaan Lainnya
Surat balasan dari KPK (Foto: dok Inakor)

Inakor menurut Rolly menerima surat dari KPK bernomor R/2193/PM.00.01/30-35/05/2024 pada 17 Mei lalu. Di surat tersebut KPK menyampaikan apresiasi atas peran serta Inakor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di surat yang ditandatangani Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono itu pula KPK meminta Inakor melengkapi dokumen atas laporan yang dimasukkan pada 16 April 2024 lalu. “Kami merespon dengan cepat, maka kami langsung bergerak memasukkan dokumen yang dimaksud,” ujar Rolly.

Baca juga:  Aktivis LSM Bawa Kasus Dugaan Monopoli Proyek di PLN Suluttenggo ke KPK

Seperti diberitakan sebelumnya, Inakor  sudah membuat laporan dugaan tindak pidana korupsi refocusing dan realokasi anggaran pembangunan tiga rumah sakit (RS) Sulut serta pemanfaatan dana covid-19.  Inakor menyebut ada sejumlah problematika yang dipantau dari proses refocusing kegiatan untuk penanganan covid-19. Pertama dugaan Indikasi penyimpangan anggaran dalam realisasi kegiatan pembangunan tiga rumah sakit yaitu Pembangunan Rumah Sakit Mata, RSUD ODSK dan RSJ Ratumbuysang.

Inakor merujuk pada informasi resmi Pemprov Sulut atas Anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp217.318.513.000,00 dalam Perubahan APBD TA 2020 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan realokasi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal dan Belanja Subsidi. Sedangkan anggaran penanganan Covid-19 dari Belanja Kegiatan pada Perangkat Daerah sebesar Rp644.925.628.068,31 merupakan basil refocusing program dan kegiatan baik Belanja Barang/Jasa maupun Belanja Modal.

Inakor menelisik anggaran belanja modal sebesar Rp412.664.105.804,00 termasuk didalamnya berupa kegiatan pembangunan tiga rumah sakit sebesar Rp373.844.694.777,00 yang tidak dapat diperhitungkan sebagai rasionalisasi belanja untuk penanganan Covid 19.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Utara Kegiatan pembangunan ketiga rumah sakit tersebut sudah mulai dikerjakan secara bertahap sejak sebelum TA 2020, dan merupakan kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD awal TA 2020 sebelum adanya kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga:  Era Smart Society 5.0, Wamendag Bicara Perubahan Cara Transaksi dan Keunggulan SDM

“Hal ini  menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan tiga rumah sakit tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai persentase rasionalisasi . Mengapa? Karena tidak memiiki hubungan dengan penanganan Covid-19 bahkan sampai saat pemeriksaan berakhir masih dalam tahap pembangunan sehingga belum dapat dimanfaatkan,” jelas Rolly.

Dalam laporan itu pula, Inakor menduga terdapat sisa dana yang berpotensi disalahgunakan. Hal tersebut berdasarkan realisasi per 16 November 2020 yang menerangkan bahwa realisasi anggaran tidak sesuai dengan besaran anggaran yang diperuntukan pada masing-masing kegiatan. “Jika dihitung berdasarkan besaran biaya yang diperuntukan dan dikurangi dengan realisasi per 16 November 2020 masih terdapat sisa dana sebesar Rp247.206.266.274,00,” kata Rolly.

Karena itu Inakor meminta institusi anti rasuah itu untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana refocusing dan realokasi anggaran pembangunan tiga rumah sakit milik Pemprov Sulut.

“Kami harap KPK membangun komunikasi dan kerjasama dengan lembaga negara lain dalam hal pemberantasan korupsi guna mengusut tuntas dugaan perkara ini. Kami optimistis KPK  bisa mengungkap dugaan perbuatan melawan hukum pada refokusing dan realokasi anggaran yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi pada dana pembangunan tiga rumah sakit semasa pandemic covid 19,”  ujar Rolly lagi. (*/adm)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *