indoBRITA.co, MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2024 yang digelar di ruangan rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (12/8/2024).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, Raski Mokodompit, Billy Lombok, serta dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven O.E Kandouw.
Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Shandra Rondonuwu menyampaikan laporan hasil pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2024 untuk disampaikan dalam rapat paripurna.
“Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami anggota Banggar akan menyampaikan laporan yang merupakan hasil pembahasan dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah menyetujui dan Perda tentang perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024 untuk disampaikan dalam rapat paripurna ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Sulawesi Utara dan yang bersikap responsif dan kooperatif dalam memberikan masukan data dan informasi sehingga Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Sulawesi Utara dapat menyelesaikan pembahasan dengan cepat tepat dan singkat berlandaskan norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap perempuan yang akrab disapa Sharon itu.
Adapun beberapa hal yang menjadi catatan dari banggar DPRD setelah pembahasan bersama dengan TAPD Sulut :
1. Pendapatan sebesar Rp3.905.319.788. 596 (Tiga triliun sembilan ratus lima miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) mengalami kenaikan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp54.000.000.000 (Lima puluh empat miliar rupiah) sehingga menjadi Rp3.959.319.788.596 (Tiga triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
2. Anggaran Belanja APBD Sulawesi Utara tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp3.616.277.183.348 (Tiga triliun enam ratus enam belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp335.872.280.929 (Tiga ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp3.952.149.392.277 (Tiga triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
“Mengharapkan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap perangkat daerah yang menghasilkan PAD guna memaksimalkan kinerja serta terus menggali potensi dan sumber daya yang ada sehingga target pendapatan bisa tercapai pemerintah memperhatikan alokasi anggaran melalui dinas sosial terkait optimalisasi sekitar 3 persen dari target yang ditentukan pemerintah daerah melalui dinas Perkebunan,” kata Sharon.
Adapun pendapat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan dalam akhir pembahasan Banggar dan TAPD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
1. Seluruh fraksi DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Mendukung sepenuhnya pengalokasian anggaran yang telah ditata dalam rangka perubahan APBD tahun 2024 dengan harapan agar seluruh perangkat daerah dapat bekerja menjalankan anggaran secara optimal diharapkan setiap anggaran seefektif mungkin untuk kegiatan yang lebih prioritas dan lebih produktif yang menyentuh dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
3. Pemerintah provinsi untuk mengarahkan belanja daerah kepada kegiatan yang skala prioritasnya mengutamakan sektor ketahanan pangan mendirikan kesehatan infrastruktur dan sosial kemanusiaan mengharapkan Upaya atau langkah yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam rangka stabilitas harga komoditi di Sulawesi Utara mengharapkan bahwa masyarakat melalui reset yang belum terakomodasi secara bertahap
4. Diharapkan pemerintah provinsi untuk lebih berupaya meningkatkan kualitas pendidikan diharapkan pemerintah provinsi secara terus-menerus melakukan pembaharuan data penerima bantuan sosial sehingga penyalurannya tepat sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Penyerapan anggaran dilakukan dalam gerak yang berimbang proporsional dan berkelanjutan yang mampu memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan di provinsi Sulawesi Utara semua pendapatan dan penerimaan daerah sehingga program prioritas yang berkepentingan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
6. Realisasi pajak dan retribusi Daerah pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan dan pembaharuan data untuk mendapatkan data yang akurat diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola dana transfer dari pemerintah pusat dan lebih efektif efisien ekonomis dan akuntabel
7. Mengharapkan agar semua peraturan daerah dapat dilaksanakan dan diterapkan. Selain itu, implementasinya harus transparan serta penindakan tegas kepada petugas-petugas yang melakukan tindakan di luar aturan yang ada sehingga kebocoran keuangan daerah dapat diminimalisir
8. Diharapkan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan kemanusiaan di Provinsi Gorontalo yang dilanda musibah banjir besar
“Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024 semua fraksi menerima dan menyetujui untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara demikian laporan yang memuat hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan pemerintah daerah serta pendapat akhir fraksi ini disampaikan dan kiranya dapat menjadi masukan dalam penetapan dan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024 yang mewakili badan anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara,” tutup Sharon.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan bahwa perubahan APBD tahun 2024 merupakan bagian penting dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah
“Hal ini menjadi wujud komitmen kita untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan kebijakan serta program pembangunan dengan keutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Serta dinamika perekonomian yang terjadi baik di tingkat nasional dan daerah,” ucap Gubernur Olly.
Karena itu kata Gubernur Olly, dalam proses penyusunan perubahan APBD ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara berupaya untuk tetap fokus pada program-program yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat sistem kesehatan dan pendidikan.
Beberapa poin penting terkait Penyusunan APBD Perubahan Tahun 2024 antara lain :
1. Penyusunan APBD tentunya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2024 yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip dalam penyusunan APBD.
2. Dari sisi kebijakan penganggaran perlu
dilakukan penyesuaian target Silpa
berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 serta adanya perubahan asumsi dari pendapatan dan pembiayaan yang mengalami penyesuaian dari target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Pada penyesuaian belanja juga untuk
mengakomodir kebutuhan belanja gaji dan
tunjangan bagi ASN serta mengalokasikan
belanja wajib dan mengikat yang mencukupi
sampai dengan akhir tahun anggaran, sehingga belanja perlu disusun kembali dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah namun terkait pelaksanaan program dan kegiatan memperhatikan hal-hal pokok seperti sisa waktu pelaksanaan APBD, upaya-upaya percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan capaian target dalam prioritas
pembangunan tahun 2024.
4. Mengakomodir beberapa kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan infrastruktur dan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan kegiatan prioritas lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang disesuaikan pada program kegiatan Perangkat Daerah teknis terkait.
5. Memprioritaskan pemenuhan anggaran dalam rangka penanganan dampak inflasi,
peningkatan pada sektor kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM.
Pemerintah telah menyusun dan
menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024.
“Ranperda ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hasil evaluasi pelaksanaan APBD
sebelumnya, perkembangan ekonomi daerah, serta kami senantiasa mendapatkan masukan, rekomendasi, informasi, sekaligus koreksi dan kritik yang membangun dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang bermanfaat untuk semakin menyempurnakan kekurangan dalam Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024,” kata Gubernur Olly.
“Karena itu, selaku Pemerintah Daerah
menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas semua kerja dan upayanya memberikan masukan serta saran dalam pembahasan ini. Terima kasih atas kontribusi konstruktif yang telah diberikan. Dengan ditetapkannya Ranperda tentang Perubahan APBD ini, maka secara legal kita telah menyepakati arah pembangunan di sisa Tahun Anggaran 2024 ini, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disepakati sesuai
peruntukannya,” pungkasnya. (Ein)
