indoBRITA, Manado- Calon Gubernur Steven Kandouw (SK) menghadirkan kesan seolah-olah Talaud bukan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kesan itu muncul melalui jawaban SK atas pertanyaan Elly Engelbert Lasut (E2L) pada debat kedua Paslon Gubernur Sulut di Wale Ne Tou Tondano, Minahasa, Rabu (23/10/2024).
Ketika itu E2L menyampaikan keprihatinannya soal minimnya fasilitas penunjang pendidikan seperti komputer. E2L menyebut satu komputer berbanding 250 pelajar. Minimnya fasilitas berimbas pada rendahnya mutu pendidikan Sulut. Ia meminta tanggapan SK dan pasangan Alfred Denny Tuejeh (ADT) terhadap kondisi tersebut.
“Setahu saya perbandingan komputer dan murid tidak separah seperti yang disampaikan paslon nomor urut 2. Guru saja untuk SMA berbanding 20-1 dan SMK 17-1. Mungkin di wilayah kewenangan daerah-daerah luar seperti Talaud yang begitu,” ujar SK.
Politisi yang sudah dua periode memangku jabatan Wakil Gubernur Sulut itu melanjutkan jawabannya. “Tapi kita di Provinsi Sulut, sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan mendapat perhatian,” ucapnya.
Jawaban SK ini yang menuai reaksi. “Bukan soal adu data dirinya dengan E2L, tapi soal pernyataannya yang terkesan menganggap Talaud bukan bagian dari Provinsi Sulut. Ini sangat disayangkan,” kata Kepala Badan Ideologi Partai Demokrat Sulut, Jimmy Tindi.
Jimmy menyebut kewenangan pemerintah provinsi itu untuk semua SMA dan SMK, termasuk di daerah terluar seperti Kabupaten Talaud. “Di Talaud juga ada sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Sulut. Talaud yang berada di wilayah perbatasan juga bagian dari Provinsi Sulut dan negara tercinta, Indonesia,” ucapnya.
Dengan kesan yang ditimbulkan itu, mantan aktivis mahasiswa ini merasa tak heran jika serangkaian usulan Pemkab Talaud ke Pemprov Sulut diperlambat atau tidak direspon. Ia mencontohkan jalan lingkar Salibabu yang sudah dianggarkan tahun anggaran 2023 tapi kemudian batal.
“Anggarannya dialihkan entah ke mana. Persoalan lain yang membutuhkan persetujuan Pemprov Sulut kerap diperlambat,” ujar Jimmy. (*/adm)
