MANADO – Tersiarnya kabar bahwa adanya dugaan penyimpangan dan korupsi di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sulawesi Utara (Sulut), dalam hal ini Dinas Kominfo Sulut, yang sedang ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Sulut nampaknya perkembangannya terus dinanti oleh pihak-pihak yang peduli masalah Tindak Pidana Korupsi.
Salah satu yang cermat menunggu perkembangan kasus Itu, yakni pengamat politik & pemerintahan Sulut, Taufik M Tumbelaka. Dia menilai kinerja Polda memang lamban menyelesaikan kasus dimaksud.
“Saya amati penanganan dugaan penyalah-gunaan wewenang, manipulasi jabatan dan korupsi di Dinas Kominfo Sulut yang sedang ditangani Polda Sulut, telah banyak menyedot perhatian publik. Dapat dikatakan upaya penanganan oleh Polda guna mengungkap masalah itu mendapat dukungan banyak pihak. Namun sepertinya ada kesan jalan ditempat”, ujar Taufik M Tumbelaka pengamat jebolan Fisipol UGM Yogyakarta.
Munculnya kesan jalan ditempat atau lambat bisa menimbulkan potensi tanda tanya dari banyak pihak.
“Seingat saya, pada minggu ke 4 bulan Juni 2025 lalu, saya sudah himbau agar segera ada kejelasan, sudah ada penetapan tersangka. Ini dikarenakan sudah memakan waktu. Sekarang sudah akhir September 2025, setahu saya sudah cukup banyak pihak-pihak yang dimintai keterangan, jadi penanganan kasus dugaan di Dinas Kominfo Sulut sudah relatif cukup lama”, beber Taufik M Tumbelaka
Lanjut Tumbelaka tentang efek negatif terlalu lamanya kejelasan penanganan kasus dugaan di Dinas Kominfo Sulut
“Ada beberapa potensi pandangan sosial dan politik dari unsur masyarakat yang akan timbul, seperti karena ini masalah dugaan korupsi maka menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada Polda Sulut, lalu berdampak pada upaya “pembenahan kabinet” Gubernur Sulut Yulius Selvanus karena konon ada beberapa pejabat Pemprop. Sulut telah dimintai keterangan oleh Polda Sulut, lalu berpengaruh kepada kinerja Dinas Kominfo Sulut khususnya dalam penanganan kerja sama dengan pihak media massa. Setahu saya sampai jelang Oktober 2025 belum ada pencairan dana kerjasama terhadap puluhan bahkan konon ratusan media massa”, tegas Taufik M Tumbelaka yang juga dikenal sebagai putera bungsu mantan Gubernur Pertama Sulut
Kepada untuk Polda Sulut, Taufik M Tumbelaka menyampaikan saran khusus.
“Sebaiknya Polda Sulut tegas saja, ini kasus dugaan di Dinas Kominfo Sulut setelah didalami berbulan-bulan apakah telah ada bukti kuat atau belum. Kalau sudah, sebaiknya secepatnya ditetapkan tersangkanya. Jika tidak ada, maka sebaiknya tutup saja kasus ini. Saran saya ini agar tidak muncul potensi kepada Polda Sulut dianggap tidak jelas penaganannya,” pungkas Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut yang dikenal sering blak-blakan. (kmr)
