MANADO – Salah satu Organisasi PerangkatDaerah (OPD) yang dianggap strategis khususnya.dimasa situasi dan kondisi (sikon) sosial ekonomi dan sosial kemasyarakat sedang “goyah” adalah Dinas Kominkasi, Informasi dan Sandi atau lebih dikenal dengan Dinas Kominfo. Untuk Sulawesi Utara (Sulut) sudah sejak beberapa bulan lalu Dinas Kominfo Sulut menjadi sorotan publik. Mencuat dugaan kasus korupsi dan Sang Kadis di non aktifkan.
Terkait Dinas Kominfo Sulut, Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut, Taufik M Tumbelaka memberi pernyataan keras.
“Saat telah berbulan-bulan mengikuti perkembangan yang terjadi di Dinas Kominfo Sulut. Tidak terlihat penanganan yang jelas terhadap masalah kerjasa sama dengan media massa. Sudah hampir 10 bulan tidak jelas. Sebaiknya bubarkan saja dinas itu (Di as Kominfo Sulut – red)”, tegas Taufik M Tumbelaka, pengamat jebolan Fisipol UGM Yogyakarta.
Adapun alasannya kenapa Dinas Kominfo Sulut dibubarkan saja, dikarenakan sudah dianggal tidak menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang melekat di dinas itu
“Saya tahu pihak Aparat Penegak Hukum atau APH, Polda Sulut sedang mendalami dugaan penyalah-gunaan wewenang, manipulasi jabatan dan korupsi. Tapi itu tidak berarti masalah kerja sama dengam media massa menjadi tertunda sampai sekian lama. Tepatnya sudah hampir 10 bulan”, beber Taufik M Tumbelaka
Taufik M Tumbelaka juga menyoroti kemampuan kerja dan juga kepekaan sosial dari para oknum pejabat Kominfo Sulut
Saya telah bergaul dengan teman-teman media massa khususnya pos liputan Pemprop Sulut atau Kantor Gubernur dan DPRD Sulut sejak sekitar hampir 20 tahun lalu. Baru kali ini kerja sama dengan media massa tidak jelas sampai akhor September ini. Coba ingat mereka yang menunggu juga punya keluarga yang musti diberi nafkah. Banyak yang dalam posisi sebagai Kepala Keluarga yang punya kewajiban menopang penghidupan. Ini menyangkut kehidupan keluarga mereka. Coba kalau para pejabat dan birokrat ditunda pemberian TKD atau Tunjangan Kinerja Daerah selama lebih dari 9 bulan. Ini saya lihat bukan hanya masalah kompetensi pejabat dan birokrat, tapi juga masalah kepekaan dan kemanusiaan”, tegas Taufik M Tumbelaka
Terkait lambatnya kerjasama dengan media massa. Tumbelaka memberi pernyataan menohok
“Buat saya penyelesaiannya cukup dalam hitungan minggu bukan berbulan-bulan. Dikarenakan masalah ini sudah seyogyanya TKD dari pejabat di Dinas Kominfo Sulut, dipotong dan beri mereka “raport merah”. Mulai dari Plh. Kadis sampai birokrat yang menangani. Saudara Gubernur Yulius harus tegas. Ini dikarenakan mereka kinerja mereka jauh dari harapan, terlebih masalah ini sudah berkembang sampai ada rumor, muncul dugaan 2 atau 3 media massa sudah mendapat pencairan atau kerja sama”, pungkas Tumbelaka. (kmr)
