indoBRITA, Sofifi– Respon Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe atas aksi damai Brigade Sofifi atau Bringas memantik kekecewaan Abdurahim sahara dan kawan-kawan. Dalam pandangan Abdurahim Cs, Orang kedua di Malut itu terkesan mengabaikan perjuangan untuk menjadikan Sofifi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Kami berharap Ibu Gubernur dapat mewujudkan apa yang menjadi cita – cita mendiang Beny Laos. Apa yang disampaikan Wagub tidak berbanding lurus dengan apa yang di inginkan oleh Ibu Gubernur,” kata Ketua Bringas, Abdurahim sahara di Sofifi, Senin (10/11/2025)..
Bringas berjanji untuk melakukan aksi kembali dan menuntut Wakil Gubernur untuk menarik pernyataannya yang mengatakan pembangunan Sofifi sepenuhnya akan diserahkan ke pemerintah pusat.
“Bringas menganggap pernyataan Wagub tersebut kurang tepat. Dia tidak memahami persoalan. Padahal tugas Wakil Gubernur adalah membantu Gubernur dalam membangun ibu kota Provinsi Maluku Utara, yakni Sofifi untuk menuju kota metropolitan. Pak Wagub ini asal bicara saja, tara memahami apa yang Ibu Gubernur pe mau,” tandasnya.
Ketua Bringas juga mengaku kecewa dengan Pemprov Malut. Dirinya merasa jika putera/puteri sofifi telah dirugikan . Pasalnya, seluruh harta mereka telah diserahkan untuk pembangunan di Sofifi tapi putera/puteri mereka tidak masuk dalam posisi jabatan strategis di Pemprov Malut.
“Pada jabatan tertentu juga kami tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, kami merasa tersinggung, kami akan tetap menangih janji kami sesuai kesepakatan dari para leluhur kami dan pemerintah Provinsi Maluku Utara, bahwa jika kami serahkan tanah kami maka anak-anak kami tidk harus jadi penonton di negrinya sendiri,” kata ketua Bringas.
Dia menilai Sarbin Sehe keliru dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Gubernur. Bringas pun mendesak agar Gubernur segera bentuk Badan Percepatan Pembangunan kota Sofifi agar alokasi anggaran bisa terarah dan tepat sasaran
Diketahui, tanggapan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe atas aksi damai yang dilakukan Bringas soal lambannya Pemprov Malut dalam memperjuangkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Kota Sofifi termasuk percepatan pembangunan Sofifi. Pemprov Malut menurut Sarbin sudah tidak lagi terlibat dalam urusan politik terkait DOB.
Kata dia, pemerintah pusat telah memberikan dua undang-undang, yaitu UU 1999 dan UU 2023, yang menjadi dasar untuk pengembangan Kota Sofifi ke depan.
“Makanya, soal usulan politik kita sudah tidak ada urusan lagi. Kita hanya fokus pada pembangunan di Kota Sofifi dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” tegas Sarbin Sehe dalam pernyataannya pada Senin (10/11/2025).
Lebih lanjut, Sarbin menanggapi isu yang beredar mengenai anggaran APBD induk 2026 yang dikatakan tidak mencakup pembangunan Sofifi. la memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menekankan pentingnya konektivitas bagi pembangunan daerah.
“Karena yang namanya pembangunan itu tidak selamanya bisa ditangani sepenuhnya oleh pemerintah, mengingat biaya yang cukup besar. Masa depan Sofifi adalah konektivitas, dan salah satu langkah penting saat ini adalah pembangunan jalan Trans Kieraha,” pungkasnya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Brigade Sofifi membawa tujuh (7) tuntutan. Yaitu mewajibkan seluruh ASN Provinsi berdomisili di Sofifi sebagai pusat pemerintahan. Memastikan seluruh kegiatan dan rapat resmi pemerintah digelar di Sofifi. Mengalokasikan anggaran memadai untuk pembangunan infrastruktur Sofifi menuju kota metropolitan.
Bringas juga menuntut dibentuknya Tim Percepatan Pembentukan DOB Kota Sofifi bersama DPRD Provinsi. Mereka juga meminta seluruh kantor perwakilan atau OPD yang masih beroperasi di Ternate ke Sofifi.
Selanjutnya Bringas berharap putra-putri lokal Oba dan Sofifi diakomodir dalam jabatan strategis di pemerintahan Sherly-Sarbin. Catatan tak kalah pentingnya adalah Bringas berharap pencopota kepala OPD dan Sekda yang Sekda yang diduga terlibat kasus korupsi pada pemerintahan sebelumnya. “Yang terbukti korupsi agar ditangkap dan diadili,” kata Abdurahim sahara. (*/kim)
