banner BNI

Update Terbaru

Weda Sudah Kondusif, Gabungan Ormas Sulut Apresiasi TNI-Polri, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Halteng Warga Sambut Antusias Bakti Kesehatan Polri di Rempang Wakapolri Salurkan 3.500 Paket Sembako Bakti Sosial Polri Untuk Negeri di Belawan Wakapolda Sulut Buka Asistensi Terkait HTCK, Diikuti Polres se-Bolmong Raya Polres Kotamobagu Gelar Deklarasi Damai dan Simulasi Sispamkota Pemilu

Februari 21, 2020Maret 28, 2020

Ini Daftar Penerima Hibah Bansos Pemkot Tomohon TA 2020

indoBRITA, Tomohon - Sejumlah lembaga, organisasi kemasyarakatan untuk bakal menerima Hibah Bantuan Sosial (Bansos) […]

Jantje Durandt, SH

Oktober 19, 2019Oktober 19, 2019

Dana Kelurahan Perlu Diawasi, Durandt: Apakah Lurah Memiliki Sertifikat?

Juni 7, 2018

Sompotan Bekali Peserta Pelatihan Pengelolaan Dana Pendidikan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tahun 2018

Agustus 16, 2018Agustus 16, 2018

Partai Besutan Prabowo tak Terima Dana Bantuan Parpol di Sulut

November 10, 2017

Terkait Pinjaman Pemkot Manado 200 Miliar, Taha Minta Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Dialihkan Untuk Ini

Juli 28, 2020

BSG Salurkan Dana Rp1 Triliun, Komut: Terima Kasih Gubernur Olly

Maret 2, 2021

FPG DPRD Minsel Sarankan Dana 10 M Dialihkan ke BPJS

Astaga! Diduga Ada Oknum PPS di Amurang Raya Sepihak ‘Kebiri’ Operasional KPPS indoBRITA, Amurang – Pemilu 17 April 2019 serentak di Indonesia ikut tercoreng soal ‘dikebirinya’ dana operasional milik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh sejumlah oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Amurang Timur, Amurang dan Amurang Barat. Dugaan diatas menyeruak, ketika sejumlah warga memposting di media social dan meminta ditelusuri. ‘’Ya, sebagai contoh di Kelurahan Rumoong Bawah, dugaan oknum PPS langsung memotong Rp 165.000 per anggota KPPS dengan dalih untuk biaya konsumsi 3 kali makan plus kopi dan snack,’’kata sumber yang minta namanya tidak ditulis. Kata sumber lagi, tiap KPPS terdiri dari 7 orang (1 ketua dan 6 anggota). Padahal, masalah konsumsi mestinya diatur sendiri oleh KPPS. ‘’Juga, di Kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang. Oknum PPS setempat juga melakukan hal yang sama. Mereka memotong Rp 154.000 per TPS dengan dalih untuk bayar konsumsi dan jasa lipat kartu suara. Dimana, Ranoiapo memiliki 15 TPS, berarti pihak PPS meraup sebanyak Rp 2.130.000,’’ujar sumber diatas. Potongan ini dilakukan tanpa minta persetujuan terlebih dahulu dari pihak KPPS. Sekedar info, biaya operasional per KPPS sebesar Rp1,6 jt utk sewa tenda, sewa sound system dll. ‘’Potongan biaya konsumsi yg dilakukan oleh pihak PPS Kelurahan Rumoong Bawah, Rp165.000 per orang utk 3x makan plus snack & kopi, rincianx Rp55.000/orang utk sekali makan. Utk satu hari kerja dari pagi sampai sore jelang mlm pd 17 April nti, tiap personil akan dpt jatah makan 3x include snack & kopi,’’sebut sumber lagi. Dengan demikian, jadi, total biaya konsumsi yang akan diraup oleh pihak PPS Kelurahan Rumoong Bawah (ada 7 TPS dimana tiap2 TPS ditempatkan 7 personil KPPS) rinciannya yakni 7x7x165.000=Rp8.085.000. ‘’Padahal pd pelaksanaan pemilu 2014 lalu, biaya operasional utk KPPS disalurkan secara utuh tanpa potongan apapun. KPPS diberi keluasan utk mengurus sendiri soal konsumsi & segala kebutuhan lainx spt sewa tenda, sound system dll, bukanx di-handle oleh PPS dg cara mengebiri biaya operasional KPPS. Soal urusan lipat kertas suara, itu sudah menjadi tugas & tggjwbx PPS & sudah ada anggarannya, kenapa harus diambil lagi dr operasional KPPS,’’tanyanya. Ketua KPU Minsel Rommy Sambuaga menyebut, tidak boleh. ‘’Sebab, potongan apapun dana operasional KPPS harus disalurkan utuh. Sekali lagi, hal diatas harus diusut. Dimana, KPU Minsel tidak mengetahuinya,’’tegas Sambuaga. (ape)

April 16, 2019April 23, 2019

Astaga! Ada Oknum PPS di Amurang Raya ‘Kebiri’ Operasional KPPS?

Tag: Dana

Minsel, Pemerintahan, PolitikMaret 2, 2021

FPG DPRD Minsel Sarankan Dana 10 M Dialihkan ke BPJS

indoBRITA, Amurang – Mencermati pidato politik bupati Franky Donny Wongkar, SH dalam rangka Rapat Paripurna […]

Ekonomi, Pemprov SulutJuli 28, 2020

BSG Salurkan Dana Rp1 Triliun, Komut: Terima Kasih Gubernur Olly

indoBRITA, Manado – Bank Sulut-Gorontalo (BSG) dipercayakan menyalurkan dana Rp1 triliun untuk penguatan ekonomi di […]

TomohonJuni 17, 2020September 30, 2020

Santunan Duka Akibat Covid-19 Disalurkan Pemkot Tomohon

indoBRITA, Tomohon – Wali Kota Tomohon Jimmy Eman menyerahkan Santunan Duka yang berasal dari Biaya […]

TomohonJuni 10, 2020September 30, 2020

DID – BTT Terkait Covid-19 Diawasi

indoBRITA, Tomohon – Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman menyatakan Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 di […]

TomohonFebruari 21, 2020Maret 28, 2020

Ini Daftar Penerima Hibah Bansos Pemkot Tomohon TA 2020

indoBRITA, Tomohon – Sejumlah lembaga, organisasi kemasyarakatan untuk bakal menerima Hibah Bantuan Sosial (Bansos) dari […]

Jantje Durandt, SH

Minsel, PemerintahanOktober 19, 2019Oktober 19, 2019

Dana Kelurahan Perlu Diawasi, Durandt: Apakah Lurah Memiliki Sertifikat?

indoBRITA, Amurang – Kita tahu bersama, dari 10 kelurahan di Kabupaten Minahasa Selatan mendapat kucuran […]

TomohonOktober 10, 2019Oktober 28, 2019

Mogi: Penyaluran DAK Fisik Dilakukan Bertahap

indoBRITA, Tomohon – Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun Anggaran […]

Astaga! Diduga Ada Oknum PPS di Amurang Raya Sepihak ‘Kebiri’ Operasional KPPS indoBRITA, Amurang – Pemilu 17 April 2019 serentak di Indonesia ikut tercoreng soal ‘dikebirinya’ dana operasional milik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh sejumlah oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Amurang Timur, Amurang dan Amurang Barat. Dugaan diatas menyeruak, ketika sejumlah warga memposting di media social dan meminta ditelusuri. ‘’Ya, sebagai contoh di Kelurahan Rumoong Bawah, dugaan oknum PPS langsung memotong Rp 165.000 per anggota KPPS dengan dalih untuk biaya konsumsi 3 kali makan plus kopi dan snack,’’kata sumber yang minta namanya tidak ditulis. Kata sumber lagi, tiap KPPS terdiri dari 7 orang (1 ketua dan 6 anggota). Padahal, masalah konsumsi mestinya diatur sendiri oleh KPPS. ‘’Juga, di Kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang. Oknum PPS setempat juga melakukan hal yang sama. Mereka memotong Rp 154.000 per TPS dengan dalih untuk bayar konsumsi dan jasa lipat kartu suara. Dimana, Ranoiapo memiliki 15 TPS, berarti pihak PPS meraup sebanyak Rp 2.130.000,’’ujar sumber diatas. Potongan ini dilakukan tanpa minta persetujuan terlebih dahulu dari pihak KPPS. Sekedar info, biaya operasional per KPPS sebesar Rp1,6 jt utk sewa tenda, sewa sound system dll. ‘’Potongan biaya konsumsi yg dilakukan oleh pihak PPS Kelurahan Rumoong Bawah, Rp165.000 per orang utk 3x makan plus snack & kopi, rincianx Rp55.000/orang utk sekali makan. Utk satu hari kerja dari pagi sampai sore jelang mlm pd 17 April nti, tiap personil akan dpt jatah makan 3x include snack & kopi,’’sebut sumber lagi. Dengan demikian, jadi, total biaya konsumsi yang akan diraup oleh pihak PPS Kelurahan Rumoong Bawah (ada 7 TPS dimana tiap2 TPS ditempatkan 7 personil KPPS) rinciannya yakni 7x7x165.000=Rp8.085.000. ‘’Padahal pd pelaksanaan pemilu 2014 lalu, biaya operasional utk KPPS disalurkan secara utuh tanpa potongan apapun. KPPS diberi keluasan utk mengurus sendiri soal konsumsi & segala kebutuhan lainx spt sewa tenda, sound system dll, bukanx di-handle oleh PPS dg cara mengebiri biaya operasional KPPS. Soal urusan lipat kertas suara, itu sudah menjadi tugas & tggjwbx PPS & sudah ada anggarannya, kenapa harus diambil lagi dr operasional KPPS,’’tanyanya. Ketua KPU Minsel Rommy Sambuaga menyebut, tidak boleh. ‘’Sebab, potongan apapun dana operasional KPPS harus disalurkan utuh. Sekali lagi, hal diatas harus diusut. Dimana, KPU Minsel tidak mengetahuinya,’’tegas Sambuaga. (ape)

Daerah, Minsel, Pemerintahan, PemiluApril 16, 2019April 23, 2019

Astaga! Ada Oknum PPS di Amurang Raya ‘Kebiri’ Operasional KPPS?

indoBRITA, Amurang – Pemilu 17 April 2019 serentak di Indonesia ikut tercoreng soal ‘dikebirinya’ dana […]

1
2
»